Kemlu dan Mahkamah Agung Tandatangani 5 PKS yang Merupakan Turunana MoU

kemlu-dan-mahkamah-agung-tandatangani-5-pks-yang-merupakan-turunana-mou
Sindikat Post, Tangerang – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Mahkamah Agung (MA) telah menandatangani 5 (lima) Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan turunan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua pihak Nomor 02/KMA/NK/IV/2023 – PRJ/HK/00001/04/2023/22 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Perkara Perdata Lintas Negara (16/2/2024).kemlu-dan-mahkamah-agung-tandatangani-5-pks-yang-merupakan-turunana-mou

Kelima PKS tersebut mengatur beberapa mekanisme, yaitu (i) Mekanisme Pengiriman dan Biaya Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara; (ii) Standardisasi Surat Rogatori dan Surat Pengantar Bantuan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara; (iii) Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara; (iv) Prosedur Operasional Standar Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara; dan (v) Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara.

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler menyampaikan komitmen Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, sebagai unit kerja yang memberikan pelayanan publik yang prima, untuk menjalankan layanan bantuan teknis penanganan perkara perdata lintas negara sesuai dengan standar pelayanan lainnya di Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. Bersamaan dengan komitmen ini, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler memanfaatkan dukungan aplikasi berbasis teknologi informasi (IT) yang telah dikembangkan oleh Pusat Teknologi Informasi Kementerian Luar Negeri sebagai inovasi dalam pemberian layanan.kemlu-dan-mahkamah-agung-tandatangani-5-pks-yang-merupakan-turunana-mou

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page