Polri Presisi Untuk Negeri, Antara Ilusi dan Realita

Polri Presisi Untuk Negeri, Antara Ilusi dan Realita

Kapolri harusnya melalui Wakapolri, Kabareskrim, Kapolda dan Kasatwil, Kapolres, memerintahkan reformasi total dijajaran reserse dan kriminal, karena banyak masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan.

Oknum – oknum dijajaran reserse dan kriminal terkesan tebang pilih dan lamban dalam menangani laporan dari masyarakat, karena hukum adalah produk politik antara eksekutif dan legislatif yang merupakan kesepakatan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani, pada kenyataannya pelaksanaan penegakkan hukum menjadi sangat rumit, lamban, berbelit – belit seakan tidak berujung, memakan waktu yang sangat lama.

Penegakkan hukum merupakan proses pembangunan peradaban karena ini adalah negara hukum, biar masyarakat lebih tertata dan beradab, kelakuan oknum – oknum yang tidak profesional menyebabkan penegakkan hukum menjadi sangat lemah, banyak potensi potensi yang disalahgunakan, dipermainkan sehingga jauh dari asas asas hukum berkeadilan secara beradab dan bermartabat.

Ada istilah ”Hilang ayam lapor Polisi jadi hilang kambing”. Solusi nya adalah membangun SDM (Sumber Daya Manusia) melalui perekrutan – perekrutan calon – calon anggota polisi, mental yang baik, karena SDM yang berkarakter adalah aset utama bangsa. Karakter SDM dibangun dari perekrutan yang benar, membuat manusia mau berubah dan berbenah.

Polri PRESISI untuk negeri, membangun generasi Polri revolusi mental dijajaran reserse dan kriminal adalah salah satunya, kebenaran bukan sebatas benar dan salah, bukan juga baik dan buruk, melainkan hal hakiki yang merupakan fakta dan kenyataannya walaupun belum tentu diterima atau dianggap sesuatu yng benar disinilah sebenarnya Polisi menegakkan hukum dengan berpegang pada kebenaran yang difokuskan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia atau memanusiakan manusia,

polisi diberi kewenangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, inilah yang dinamakan polisi sebagai pelaksana hukum penegak keadilan yang dirindukan oleh rakyat, dan masyarakat.

Ketika masyarakat pelapor merasa jauh dari rasa adil, (keadilan, kelembaban, asas ketidak pastian) maka masyarakat akan semakin jauh dari Polri, rasa tidak suka bisa terakumulasi, dan antipati terhadap institusi Polri karena ulah dari segelintir oknum – oknum yang tidak punya kepekaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Kalau boleh jujur mari kita lakukan polling secara acak rasa kepuasan responden, masyarakat, rakyat atas pelayanan perilaku oknum oknum Polri, masyarakat pelapor, dari 100 Pelapor nanti akan kelihatan rasa puas dan tidak atas pelayanan reserse dan kriminal.

Pertanyaannya, beranikah Polri transparan dan dibuka ke publik serta masyarakat?. Rata -rta masyarakat yang melaporkan (pendumas) tidak langsung penyidikan tapi dilakukan Penyelidikan yang lama, seakan tidak berujung.

Beranikah para petinggi Polri mereformasi total terutama pelayanan, pelaporan masyarakat, bukan malah seperti sekarang seakan sebuah kemunduran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page