Polri Presisi Untuk Negeri, Antara Ilusi dan Realita

Polri Presisi Untuk Negeri, Antara Ilusi dan Realita

Polri harus bermoral, dan secara spiritual, bernurani, beradab serta bermartabat adalah jalan hidup bagi petugas kepolisian, Profesionalisme. Petugas kepolisian harus tercermin dari keahlian dibidangnya polisi harus bisa menjadi rule model bagi keunggulan bangsa Indonesia.

PRESISI UNTUK NEGERI akan menjadi sebuah kenyataan bukan sebuah kata lips service, di era yang serba digital ini semua sudah berbasis teknologi, masyarakat sudah paham akan pelayanan prima, cepat, tepat, akurat dan transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses.

Ini yang harus diterapkan karena ini yang diharapkan oleh masyarakat yang modern dan demokratis, asas keterbukaan, tidak arogan dan gila hormat.

Salah satu contoh seorang perwira pertama mengatakan ‚ÄĚRuangan ini tidak boleh semua orang atau masyarakat masuk, ini daerah steril, ini adalah ruangan pimpinan bukan ruangan untuk pelayanan masyarakat.”

Hal ini sangat lucu dan tidak berdasar hukum, mungkin sang perwira pertama tadi lupa, bahwa ruangan yang ditempati, dibangun dengan bagus, rapi, sofa yang empuk, ber AC, dibangun dari pajak – pajak rakyat, atau masyarakat.

Apa salahnya kalau masyarakat tidak puas mengadu langsung ke pimpinan atau kasatker, ini yang perlu direformasi cara berpikirnya, karena masih memandang masyarakat sebagai obyek yang mana tidak perlu dilayani, tidak perlu ditemui, justru seorang abdi negara tugasnya adalah melayani masyarakat, kalau bersih kenapa risih?.

Polisi adalah hukum yang hidup terutama dibidang reserse dan kriminal, dalam negara demokratis polisi merupakan ikon atau simbol hukum, Polri sebagaimana amanat UU No 02 Tahun 2002 adalah sipil yang dipersenjatai, filsafat Kepolisian adalah filsafat keamanan bagi masyarakat, tata tentrem kerta raharjo, keteraturan sosial, keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Keberadaan polisi untuk memanusiakan manusia mengangkat harkat dan martabat manusia, penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusian dalam penegakkan hukum.

Jadi intinya yang perlu direformasi total, dirombak cara berpikir adalah SOP baku dari laporan masyarakat penyelidikan ke penyidikan, bukan kah sudah terang dan jelas dalam KUHAP UU No 08 Tahun 1981, bilamana tidak cukup bukti bisa diSP3 kan,

Ini diatur dalam UU, tapi kalau dihentikan lidik karena menurut penyidik secara sepihak (gelar intern) masyarakat tidak bisa melakukan upaya hukum (gugat pra peradilan) karena henti lidik tidak ada aturan hukum di UU No 08 Tahun 1981 KUHAP bisa digugat secara Pra Peradilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page