Polri Presisi Untuk Negeri, Antara Ilusi dan Realita

Polri Presisi Untuk Negeri, Antara Ilusi dan Realita

Pengaduan atau Penyelidikan baru oleh Penyidik dilaporkan ke Kanit, dinaikkan lagi ke Kasat (setingkat Polres) kurun waktu bisa lebih dari 3 bulan, dimeja Kasat, turun disposisi ( Perintah Penyelidikan), pelapor diundang, dipanggil, diwawancarai, terlapor diundang, saksi saksi diundang diwawancarai, ini memakan waktu sangat lama dan terkesan lamban.

Polri Presisi Untuk Negeri, Antara Ilusi dan RealitaBanyak pelapor (masyarakat) yang merasa sangat tidak puas atas pelayanan ini karena adanya SOP (Standard Operasional Prosedur) yang tidak dijalankan secara profesional.

Setelah pelapor menunggu lebih dari 6 sampai 8 bulan, barulah digelar oleh penyidi, tentunya diajukan lagi ke meja Kasat, Kasubdit, wassidik, inipun sangat lamban, lebih dari 30 hari kerja, gelar secara tertutup, baru diambil kesimpulan perkara dihentikan LIDIK atau bisa dinaikkan ke tingkat SIDIK,

Ini yang perlu direformasi, birokrasi yang mbulet dan njlimet menyusahkan masyarakat, kurang transparan. Harusnya reserse kriminal yang benar – benar direformasi, menyeluruh, diawasi, dan ditindak secara transparan, biar ke depannya para penyidik lebih profesional, cerdas, bermoral, tidak arogan dan modern, serta terpercaya.

Para penyidik diberi wawasan, kuliah hukum yang benar, bukan memakai kacamata kuda, ini adalah perbaikan kualitas SDM (sumber daya manusia) polisi yang cerdas, kreatif, inovatif, berkarakter.

Penyidik yang humanis bukan terkesan mencari cari kesalahan masyarakat, berlindung dibalik undang undang, tidak jarang penyidik kurang memahami UU, lex specialis derogat generalis.

Polri dalam tatanan masyarakat yang modern di era digitalisasi ini harus mencerminkan beberapa hal yakni supremasi hukum yang humanis, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, sebagaimana diatur dalam UU No 39 Tahun 1999, Transparansi, akuntabilitas publik, peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Polri dalam melakukan penegakkan hukum bukan untuk menguasai harta masyarakat secara tidak bermoral, apalagi melemahkan dan mematikan daya nalar sehat, daya pikir kritis dan rasionalitas masyarakat.

Salah satunya ada beberapa oknum Perwira pertama yang dengan bangga menguasai harta masyarakat dengan cara yang tidak patut, barang bukti dikuasai dipakai untuk keperluan pribadi dan keluarga, malah tidak jarang mencoba untuk dikaburkan dari sebuah kebenaran.

Fenomena ini bagaikan gunung es, Kapolres, Kabid Propam, Kasubdit Paminal harus tegas dalam penegakkan hukum. Polri adalah pengayom masyarakat, memberikan perlindungan hukum, pelayanan, asas kepastian dan edukasi, jangan pernah menyalahgunakan kewenangan untuk mendapatkan sebuah kenyamanan karena masyarakat sekarang sudah cerdas, yang dirugikan adalah institusi polri sendiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page