Ketentuan Tindak Pidana Perpajakan Miliki Kekhususan Sistematis

Ketentuan Tindak Pidana Perpajakan Miliki Kekhususan Sistematis

“Bahwa pemeriksaan bukti permulaan yang memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan tidak seharusnya dijadikan objek praperadilan. Sebab hal ini akan menghadirkan kekacauan hukum pidana formil, karena semua penyelidikan di lingkungan pemeriksaan perkara pidana, baik yang dilakukan oleh penyidik Polri dan PPNS menjadi dapat dilakukan praperadilan dan berakibat menghilangkan tujuan dibentuknya Lembaga Praperadilan itu sendiri,” kata Sofian.

Sebagai tambahan informasi, Permohonan Nomor 83/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Surianingsih dan PT Putra Indah Jaya. Para Pemohon mengujikan Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 Angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sepanjang frasa “…pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan”, dan Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 Angka 13 UU HPP sepanjang frasa “Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan”.

Pasal 43A ayat (1) UU HPP menyatakan, “Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan”.

Pasal 43A ayat (4) UU HPP menyatakan, “Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada Senin (28/8/2023), Cuaca selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam kasus konkret saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) tindak pidana perpajakan sesuai ketentuan Pasal 43A ayat (4) UU HPP, Pemohon harus mengalami upaya paksa seperti penyegelan dan penggeledahan yang dapat dilakukan oleh penyidik (PPNS) dalam rangka pemeriksaan bukper.

Hal ini menurut Pemohon tidak dapat pula digugat melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab surat-surat yang diterbitkan dalam rangka pemeriksaan bukper tersebut merupakan surat-surat yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang dikecualikan dari kompetensi PTUN.

Pemohon melihat hal ini menunjukkan tidak ada keseimbangan hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi wajib pajak yang diperiksa dalam pemeriksaan bukper tindak pidana perpajakan. Selain itu, pada faktanya terdapat pula putusan pengadilan yang berbeda-beda berkaitan dengan permohonan praperadilan terhadap pemeriksaan bukper tindak pidana perpajakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page