Ketentuan Tindak Pidana Perpajakan Miliki Kekhususan Sistematis

Ketentuan Tindak Pidana Perpajakan Miliki Kekhususan Sistematis

Ketentuan Tindak Pidana Perpajakan Miliki Kekhususan Sistematis“Sebab telah dapat dipandang sebagai ius singulare atau lex specialis systematis, yang memiliki sistem norma dan sanksi tersendiri. Ini lagi-lagi karena karakter hukum pidana pajak amat sangat khusus dan berbeda dengan ketentuan hukum pada umumnya,” ujar Zainal Arifin di hadapan Majelis Hakim Sidang Pleno yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra beserta enam hakim konstitusi lainnya.

Pada kesempatan ini, Ahmad Sofian menyampaikan pemikirannya atas permohonan Nomor 83/PUU-XXI/2023 tentang praperadilan tindak pidana pajak.

“Dalam upaya penegakan hukum administrasi perpajakan jika berjalan tidak efektif, semisal Wajib Pajak (WP) tidak mau/ tidak mampu bayar, maka hal demikian tidak dapat dilanjutkan ke proses hukum pidana. Sebab, penyelesaian hukum administrasi perpajakan merupakan sengketa administrasi yang semestinya diselesaikan di Pengadilan Pajak,” ujar Ahmad Sofian.

Perlu dipahami bahwa tindak pidana perpajakan harus terlebih dahulu dimulai dari adanya indikasi tindak pidana pajak yang didasarkan pada Informasi Data Laporan Pengaduan (IDLP) yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.

Namun, hal ini pun dapat saja dihentikan apabila WP mengakui ketidakbenaran, membayar pokok dan denda 150% sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).

Namun, sambung Sofian, apabila sudah dilanjutkan ke proses penyidikan dan WP menghendaki membayarnya, maka WP menggunakan instrumen dari Pasal 44B UU KUP).

Selanjutnya berkaitan dengan pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan dalam rangka ditemukannya dugaan tindak pidana perpajakan yang merugikan pendapatan keuangan negara, Sofian berpandangan bahwa dalam hal ini pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat dilakukan praperadilan, karena sifatnya untuk melakukan filterisasi atas ada atau tidaknya tindak pidana perpajakan yang merugikan pendapatan negara.

“Sehingga, filterisasi penting dilakukan untuk memastikan kewenangan dalam melakukan langkah selanjutnya oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan perpajakan,” terangnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page