Ketentuan Tindak Pidana Perpajakan Miliki Kekhususan Sistematis

Ketentuan Tindak Pidana Perpajakan Miliki Kekhususan Sistematis

Sindikat Post, Jakarta – Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Ahmad Sofian dari Universitas Bina Nusantara (BINUS) hadir dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Selasa (7/11/2023)

Mereka memberikan keterangan sebagai Ahli yang dihadirkan Presiden/ Pemerintah pada sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap permohonan Nomor 83/PUU-XXI/2023 yang diajukan Surianingsih dan PT Putra Indah Jaya (para Pemohon).

Ketentuan Tindak Pidana Perpajakan Miliki Kekhususan SistematisZainal Arifin mengatakan hukum pajak sering berdiri di beberapa kaki karena sifatnya yang sangat administratif. Bahkan hukum pajak sering juga disebut sebagai hukum administrasi yang diberi ancaman pidana untuk menegakkan hukum administrasi yang termuat di dalamnya.

Termasuk dalam ketentuan Pasal 43A UU HPP yang mengatur tentang ketentuan pidana berupa tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana.

Dengan kata lain, sambung Zainal, secara sederhana pada UU HPP tersebut terdapat peran hukum pidana materiil dalam hal penjatuhan sanksi pidana (KUHP) dan peran hukum pidana formil (KUHAP) dalam hal tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Ketentuan Tindak Pidana Perpajakan Miliki Kekhususan SistematisZainal lebih lanjut mengatakan, berdasarkan hukum tata negara, UU HPP dikualifikasikan sebagai undang-undang yang memiliki karakteristik khusus yang lebih bersifat lex specialis systematis yang memuat tiga parameter

Pertama, ketentuan hukum yang diatur di dalam materi muatan undang-undang tersebut berbeda dengan ketentuan hukum pada umumnya.

Kedua, ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut juga mengatur ketentuan hukum pidana materiil dan formil namun berbeda dari ketentuan pada umumnya.

Ketiga, subjek dan/atau adresat hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut sangat bersifat khusus.

Zainal Arifin menerangkan, Undang-Undang HPP yang di dalamnya memuat ketentuan tindak pidana di bidang perpajakan, telah memenuhi kualifikasi sebagai undang-undang yang memiliki kekhususan sistematis. Sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK/03/2022 sebagai peraturan delegasi yang mengatur tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, sudah sesuai dengan sifat hukum pidana pajak itu sendiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *