Sindikat Post, Kalimantan Timur – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menegaskan bahwa Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mendukung pendanaan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di Ibu Kota Negara (Pembangunan KIPP IKN) Nusantara yang luasnya mencapai 6.600 hektar melalui APBN. Sementara, kawasan yang lebih besar akan dibangun dengan menggunakan skema pembiayaan kreatif, seperti blended finance.
“Komitmen dari Kementerian Keuangan adalah untuk terus mendukung pendanaan dan memastikan bahwa Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang kita bangun dengan uang APBN. Kombinasi antara uang investor, uang dari pengusaha, uang APBN. Terutama uang APBN-nya adalah untuk konstruksi, infrastruktur, dan jaringan-jaringan dasarnya,” kata Wamenkeu dalam kunjungan kerja ke IKN pada Jumat (14/07).
