Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Resmi Dimulai Tanggal 14 Juni 2022

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Resmi Dimulai Tanggal 14 Juni 2022
Sindikat Post, Jakarta – Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan secara resmi dimulai pada 14 Juni 2022. Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan kesiapan KPU menuju 14 Juni tersebut.  Salah satunya draf PKPU tentang jadwal, tahapan dan program penyelenggaraan pemilu.

tahapan-penyelenggaraan-pemilu-2024-resmi-dimulai-tanggal-14-juni-2022“Sekaligus juga secara simultan memfinalisasi draf PKPU berkaitan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu,” ucap Idham menjawab pertanyaan Jurnalis IDN Times Muhammad Ilman melalui Live Instagram dalam acara Ngobrol Seru dengan topik 666 Hari Jelang Pemilu 2024 “Gaspol KPU Siapkan Pemilu”, Selasa (19/04/2022)

Berbagai draf PKPU tersebut, kata Idham, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat konsinyering yang rencananya akan digelar Mei 2022. Dalam rapat konsinyering ini tak hanya membahas PKPU, lanjut Idham, tetapi juga dibahas terkait waktu masa kampanye yang masih belum disepakati antara pemerintah, DPR, dan KPU. “Habis lebaran melakukan rapat konsinyering untuk memastikan semua tahapan yang dibuat itu sudah sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan,” ujar Idham.

Idham menjelaskan dengan dibahasnya dan finalisasinya PKPU tentang Jadwal, Program dan Tahapan maka anggaran pemilu juga akan mengikuti. KPU sendiri menurut dia mengusulkan Rp76,7 Triliun dari usulan awal Rp86 Triliun.

Selain anggaran, persiapan juga menyangkut distribusi logistik yang baik.Untuk mewujudkannya, masa waktu kampanye harus diatur sedemikian rupa karena akan berdampak pada distribusi logistik. Idham menjelaskan, KPU pada masa kampanye mempersiapkan logistik pemilu yang berbasis pada kandidat, atau penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

tahapan-penyelenggaraan-pemilu-2024-resmi-dimulai-tanggal-14-juni-2022Tak hanya itu, menurut Idham, pasca penetapan DCT juga merujuk pada Undang-Undang Pemilu, peserta pemilu dapat melakukan gugatan atau disebut sengketa proses hasil pemilu yang cukup memakan waktu dan berimplikasi pada proses pencetakan surat suaranya.

Untuk itu, Idham menekankan bahwa KPU saat ini sedang melakukan kajian secara elaboratif. “Tidak hanya dari sisi teknis pengadaan, pengadaan logistik, distribusi logistik, dan pengemasan logistik, tetapi juga harus dari sisi aspek hukumnya, ” ucap Idham.

Selain itu, Idham menjelaskan KPU menyiapkan dari sisi peningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Menurut dia partisipasi sangat dipengaruhi kesadaran dan pengetahuan dimiliki pemilih untuk mengaktivasi kesadaran, kualitas pengetahuan pemilih. Dan kuncinya, adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan menyesuaikan era digital.

tahapan-penyelenggaraan-pemilu-2024-resmi-dimulai-tanggal-14-juni-2022“Diera masyarakat jaringan atau sering disebut,masyarakat digital, internet, oleh karena itu kita hari ini KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota dituntut memiliki program sosdiklih yang kreatif sehingga konten dan materi sosdiklih dapat diakses pemilih tanpa dibatasi ruang dan waktu dan mereka memiliki ketertarikan yang tinggi untuk menyimak materi tersebut,” ujar Idham. @red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.