Rahmat Bagja Jabarkan Program dalam Pemilu dan Pilkada 2024

Sindikat Post, Jakarta – Dalam rapat perdana bersama Komisi II DPR RI, pimpinan Bawaslu periode 2022-2027 menjabarkan sejumlah program strategis menyambut Pemilu dan Pemilihan (Pilkada) Tahun 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, pengawasan pemilu maupun pemilihan akan sangat tergantung dari penetapan tahapan yang dilakukan KPU.

“Kami merasa semakin cepat (penetapan tahapan pemilu lewat Peraturan KPU), semakin baik. Akan tetapi, perlu diperhatikan hal-hal detail potensi permasalahan dalam setiap tahapan,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Dia menjabarkan, Bawaslu terus berupaya melakukan sejumlah program kerja yang dapat menunjang pengawasan pemilu secara efektif. “Hal ini untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran dan proses penyelesaian sengketa. Tentu dengan dibarengi pengembangan sistem informasi dan pengembangan online,” tuturnya.

Bawaslu, lanjut dia, sedang memantapkan beberapa program priotas. Bagja menunjukkan enam program yang digagas, yakni mempersiapkan aplikasi Sistem Penanganan Pelanggaran pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor). Kedua, ujar dia, pengembangan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) versi 3.0. “Termasuk di dalamnya mempersiapkan persidangan online. Alhamdulillah, hal ini sudah dicoba dalam Pemilihan Tahun 2020,” beber lelaki kelahiran Medan itu.

Bagja melanjutkan, program strategis ketiga meliputi pengembangan sistem pengawasan secara elektronik, di antaranya Formulir Pengawasan (Form-A) dan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu). “Program strategis lainnya seperti pengembangan desa anti-politik uang, pemberdayaan kader pengawas partisipatif, dan tentunya penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP),” jelas sarjana hukum dari Universitas Indonesia ini.

Peraih gelar master hukum dari Utrecht University, Belanda tersebut juga mengungkapkan adanya peralihan pimpinan Bawaslu Provinsi tahun ini. “Tahun ini diharapkan pengisian Bawaslu Provinsi yang kemudian tahun 2023 untuk Bawaslu Kabupaten/Kota,” sebutnya.

Dalam rapat ini, Bagja didampingi empat Anggota Bawaslu lain, yakni: Totok Hariyono, Puadi, Herwyn Malonda, dan Lolly Suhentiy. Hadir pula mendampingi sejumlah pejabat teras seperti Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, Deputi Dukungan Teknis La Bayoni, beserta sejumlah kepala biro dan staf.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari memastikan Pemilu 2024 ditetapkan pada Rabu 14 Februari 2024. Dia menjabarkan sejumlah situasi startegis seperti pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara. “Pemilu 2019 masa tujuh bulan untuk sarana kotak suara.
Perlu adanya situasi strategis untuk pengadaan dan penyebaran/distribusi logistik pemilu. Tahapan terdekat tahun ini adalah verifikasi partai politik yang kemungkinan hingga akhir Desember 2022,” ungkapnya. @red