Tinjau Langsung Pelaksanaan PK 2021, Gubernur Jawa Timur Dukung Program Prioritas BKKBN

Tinjau Langsung Pelaksanaan PK 2021, Gubernur Jawa Timur Dukung Program Prioritas BKKBN

Sindikat Post, Ponorogo – Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., turun langsung meninjau  pelaksanaan Pendataan Keluarga (PK) di Kabupaten Ponorogo, dan mendukung PK Tahun 2021 yang menjadi program prioritas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pasalnya, program tersebut dinilai dapat digunakan sebagai kepentingan operasional BKKBN dan program nasional lainnya.

“Hasilnya dapat digunakan juga untuk intervensi langsung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di semua tingkatan wilayah,” kata Gubernur Khofifah saat menyaksikan pendataan keluarga bersama tim Kader PK Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Selasa (6/4/2021).

Khofifah menyampaikan, skema PK tahun ini menggunakan metode sensus yang dilaksanakan secara serentak pada 1 April – 31 Mei 2021 di seluruh Indonesia dengan sasaran keluarga dan keluarga khusus. Melalui hasil pemetaan di Jawa Timur, Khofifah menyampaikan total sebanyak 12.812.995 KK yang akan didata menggunakan metode Smartphone (82 %) dan Formulir (18 %).

“Pendataan Keluarga di Jatim ini melibatkan manager data dan manager pengelola masing-masing (666), Supervisor (8.501), serta kader pendata (85.420) di tingkat desa yang akan menjadi tenaga pelaksana PK’21,” jelasnya.

Nantinya, kata Khofifah, pelaksanaan PK akan menghasilkan profil keluarga termasuk profil Pasangan Usia Subur (PUS). Baik yang sudah mengikuti program Keluarga Berencana (KB) maupun yang belum menghasilkan basis data PUS secara akurat dan lengkap sesuai by name by address.

“Nanti akan tersimpan dalam Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI). Oleh karena itu, PK yang diselenggarakan 5 tahun sekali ini akan menghasilkan data keluarga Indonesia yang terdiri dari data demografi, data Keluarga Berencana (kesertaan atau pengetahuan) dan data Pembangunan Keluarga,” urai mantan Menteri Sosial tersebut.

Masih kata Khofifah, data yang diperoleh dari pelaksanaan PK adalah untuk memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan masyarakat terutama dalam pembangunan keluarga.

“Sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan baik di pemerintah daerah maupun pusat,” imbuhnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, tahun ini BKKBN mendapat mandat menjadi Ketua Penanganan Penurunan Angka Stunting melalui Rakornas Program Bangga Kencana pada 29 Januari 2021.

Dalam amanatnya, kata Gubernur Khofifah, Presiden menyampaikan bahwa sesuai RPJMN 2020-2024, angka stunting pada 2024 ditargetkan mencapai 14 % dengan rata-rata penurunannya per tahun sebesar 2,5 %.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Integrasi Susenas Maret 2019 dan Studi Status Gizi Balita Indonesia 2019 (SSGBI) BPS, perbandingan angka stunting secara Nasional mencapai 27,67 %. Sedang di Jawa Timur mencapai 26,9 %

Oleh karena itu, Gubernur Khofifah menegaskan perlunya upaya-upaya strategis agar target yang diharapkan dapat tercapai, diantaranya dengan melakukan pencegahan terjadinya stunting, memperkuat edukasi tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan (HPK), memperkuat intervensi terhadap kasus stunting dan meningkatkan kemitraan penanggulangan stunting dengan melibatkan mitra kerja potensial.

“Tugas ini merupakan amanat yang berat untuk itu perlu adanya dukungan dari miitra kerja poyensial. Password dan keywordnya adalah sinergitas dan kolaborasi, mari kita tingkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan cara tersebut kita akan mampu melaksanakan program dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Drs Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd.,  di tempat yang sama memaparkan bahwa PK 2021 dilaksanakan dengan metode sensus, memuat 16 indikator kependudukan, 9 indikator Keluarga Berencana dan 32 indikator Pembangunan Keluarga. Sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan smartphone dan formulir (paper based).

“Disamping indikator kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, PK 2021 secara khusus mendata keluarga PUS (Pasangan Usia Subur) yang memiliki balita dan ibu yang sedang hamil anak pertama berupa data tinggi badan, lingkar kepala, berat badan dan lingkar lengan atas ibu, sebagai upaya deteksi dini keluarga dengan resiko stunting” tutur Pak Teguh sapaan akrab Kaper BKKBN Jatim tersebut.

Pada Kegiatan peninjauan pelaksanaan PK 2021 tersebut  selain dihadiri oleh Gubernur Khofifah dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur juga turut serta melakukan peninjauan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo,  dan Kepala Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo,

Pelaksanaan tersebut dilakukan kepada tiga Kepala Keluarga (KK), yakni Misbah dan Marsih, Agus Riyatno dan Siti Nut Rahmawati serta keluarga Ratno dan Supriyati. Selain meninjau pelaksanaan PK, Gubernur Khofifah juga membagi-bagikan masker, sembako kepada masyarakat serta buku tulis kepada anak-anak. @red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *