BPPH PP Sesalkan Pernyataan Ketua KPAD Kab.Bogor

BPPH PP Sesalkan Pernyataan Ketua KPAD Kab.Bogor

Sindikat Post, Bogor – Y.M Pambudianto menyesalkan atas pernyataan sikap ketua KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) Kabupaten Bogor, yang menyatakan bahwa BPPH PP hanya mengurusi urusan tanah dan seragam BPPH PP dapat menimbulkan rasa takut pada anak yang sedang dalam pendampingan BPPH PP terkait dugaan Laporan Polisi yang di anggap tidak memenuhi unsur pidana oleh pihak Kepolisian Resort Bogor, unit PPA.

Hal ini berawal dari adanya permintaan pendampingan Hukum terhadap korban dibawah umur yang diduga telah dilakukan persetubuhan oleh seseorang, korban berinisial M dengan adanya pemanggilan orang tua oleh penyidik PPA tanpa di dampingi oleh kuasanya, yang kemudian menyampaikan bahwa tidak bisa masuk ke unsur Pidana.

Dan kemudian dengan adanya hal seperti itu, disampaikanlah ke Tim Kuasa Hukum BPPH PP Kabupaten Bogor yang selanjutnya mengarahkan untuk membuat laporan terkait kejadian tersebut kepada KPAD Kabupaten Bogor dan diterima dengan baik oleh salah satu komisioner KPAD bapak Sofian.

Diselah diskusi ketua KPAD Kabupaten Bogor sempat menanyakan kapasitas salah satu tim BPPH PP, Kusnadi.

“Ketua KPAD Kabupaten Bogor mempertanyakan siapa saya, jelas saya jawab bahwa saya PH korban. Kata dia, jangan mengaku PH jika tidak ada KTA Pengacara, karena dia mengaku sebagai dewan kehormatan PERADI dengan ancaman bahwa saya akan dilaporkan”, jelas Kusnadi sambil menunjukan KTA Advokat atas nama Kusnadi, Jum’at (26/2/2021).

Padahal Kusnadi jelas sebagai ketua PBH 1 Peradi DPC Cibinong, namun ketua KPAD Kabupaten Bogor malah mempertanyakan juga terkait dengan seragam yang dipakai tim BPPH PP, agar bila ke kantor KPAD Kabupaten Bogor tidak usah menggunakan seragam.

“Padahal seragam kami resmi sesuai dengan Peraturan Organisasi terbaru, Dan kami sebagai kuasa hukum sangat menyesalkan sikap ketua KPAD Kabupaten Bogor, seakan BPPH PP ini hanya mengurusi urusan tanah saja, padahal kami sedang menjalankan profesi sesuai amanah UU dalam menjalankan bantuan hukum yang cuma-cuma terhadap warga yang kurang mampu”, imbuhnya.

BPPH PP Kabupaten Bogor meminta kepada ketua KPAD Kabupaten Bogor agar menarik kembali ucapnnya, “Yang menyatakan urusan kami hanya mengurusi di pertanahan saja dan juga pernyataan terkait dengan seragam kami yang dibilang menimbulkan rasa takut kepada korban”, pinta Kusnadi. (Rhmn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *