PT.APL Diduga Secara Sepihak PHK Buruh

PT.APL Diduga Secara Sepihak PHK Buruh

Sindikat Post, Banjar – PT. Albasi Priangan Lestari (APL) merupakan perusahaan eksportir di Kota Banjar, Jawa Barat yang bergerak di bidang industri kayu lapis, diduga  melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap pekerja/ buruh.

Dari informasi yang didapatkan dilapangan, Sejak Januari 2021 diketahui perusahaan melakukan PHK terhadap 63 orang pekerja/ buruh di beberapa departemen/ unit. Kemarin  tertanggal 15 Februari 2021 kembali terjadi PHK terhadap 3 orang pekerja/ buruh.

Ket: Irwan

Ssalah satu korban PHK, Yana Mulyana yang juga sebagai pengurus Serikat Pekerja Sinar Baru Banjar (SPSBB F SEBUMI) saat ditemui awak media mengaku membenarkan PHK tersebut terjadi pada dirinya. “Iya saya di PHK, pemberitahuannya dadakan baru kemarin saat mau masuk kerja shift malam namun disuruh pulang kembali,” ungkapnya. Selasa (16/2/2021).

Yana menyampaikan bahwa dirinya telah mengabdikan diri pada PT APL kurang lebih dari 12 tahun, sejak Desember 2008 dengan terakhir bekerja pada unit Core Repair (Core Builder) departemen Rotary.

“Saya masih mempertanyakan perihal PHK ini karena tidak ada alasan dan dasar yang jelas, bahkan selama ini saya tidak pernah melakukan kesalahan. Namun saya menduga PT APL melakukan pemberangusan serikat (Union Busting) terhadap saya yang selalu aktif memperjuangkan hak-hak pekerja/ buruh bersama kawan-kawan lainnya melalui Serikat Pekerja. Dan jika benar demikian maka perusahaan jelas melanggar UU No 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh,” tutur Yana.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Serikat Pekerja Sinar Baru Banjar (SPSBB) yang juga Ketua Komite Cabang Federasi Serikat Buruh Militan (KC F SEBUMI) Kota Banjar Irwan Herwanto menyampaikan beberapa permasalahan terkait PHK yang dilakukan masih sama seperti kasus-kasus sebelumnya, yakni dengan dalih habis masa kontrak kerja dan kemudian dikembalikan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja yakni PT. Sinar Baru Banjar.

“Seperti yang telah diketahui bahwa sejauh ini ratusan pekerja/ buruh telah menjadi korban ketertindasan. Arus PHK ini begitu deras, perusahaan mengaku sedang mengalami penurunan sehingga PHK harus dilakukan, namun disisi lain membuka lowongan kerja dengan status borongan yang lebih merugikan pekerja,” katanya. Selasa (16/2/2021).

Lebih lanjut irwan menjelaskan, Bahwa sekian lama PT. Albasi Priangan Lestari yang mempekerjakan ribuan orang, dalam menjalankan usahanya (proses produksi) bekerjasama dengan beberapa pihak yang memposisikan diri sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dan/ atau Perusahaan Pemborongan Pekerjaan. Dimana PT. Albasi Priangan Lestari memposisikan buruh/ pekerja yang melakukan pekerjaan (proses produksi) miliknya yang bersifat terus menerus, bukan musiman, tidak bergantung kepada cuaca dan lebih dari 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dengan produk yang sama, serta melakukan proses produksi secara langsung, hubungan kerjanya tidak langsung dengan PT. Albasi Priangan Lestari namun dengan PT. Sinar Baru Banjar yang berada didalam/ diluar lingkungan perusahaan.

“Jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 64 Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 Pasal 3 ayat (2) tentang pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan serta Undang-Undang 13 tahun 2003 Pasal 59 tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu, maka hubungan kerja yang tadinya dengan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan PT. Sinar Baru Banjar demi hukum beralih kepada perusahaan PT. Albasi Priangan Lestari serta karena dari jenis dan sifat pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja/ buruh maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan DEMI HUKUM berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT),” tambah Irwan.

“Selain itu, PT Albasi Priangan Lestari sampai saat ini TIDAK MELAKSANAKAN ISI NOTA PEMERIKSAAN & NOTA PEMERIKSAAN KHUSUS yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Barat UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya,” ungkap Irwan.

Berdasarkan hal tersebut, Irwan menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan seharusnya Batal Demi Hukum serta perusahaan tidak patuh dan secara sengaja melanggar Undang-undang.

“Kami menuntut perusahaan untuk mempekerjakan kembali Yana Mulyana serta seluruh pekerja yang di PHK secara sepihak; menuntut PT Albasi Priangan Lestari agar patuh dan melaksanakan isi Nota Pemeriksaan & Nota Pemeriksaan Khusus; serta menuntut pemerintah agar bertindak tegas dan bertanggungjawab terhadap nasib pekerja/buruh,” kata Irwan dengan tegas. @erwan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *