Menangani Masalah Stunting Secara Sistematis Berkelanjutan

Menangani Masalah Stunting Secara Sistematis Berkelanjutan

Sindikat Post, Jakarta – Hari ini Presiden Jokowi menugaskan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia, dalam Rakornas Kemitraan Bangga Kencana di Istana Negara untuk fokus pada penanganan peningkatan ketahanan keluarga dan menurunkan kasus stunting dalam 5 tahun mendatang menjadi 14 persen.

Peristiwa ini mengingatkan kembali pada peristiwa di tahun 1980-an yang lalu.
Dengan tugas Kampanye KB secara besar-besaran pada akhir tahun 1980-an, Kepala BKKBN Almarhum dr. Suwarjono Suryaningrat didampingi para staf sering mengadakan peninjauan lapangan di desa-desa. Salah satu kunjungannya di suatu Desa, sebagai Deputy, Dr Haryono Suyono mengecek lapangan secara cermat. Begitu Kepala BKKBN hadir, ibu-ibu yang mengendong bayi, menuntun anak, berderet bersalaman. Sambil berjalan disamping Kepala BKKBN, Deputy yang sudah lebih dulu mengecek lapangan itu menjelaskan satu demi satu ibu-ibu yang siap untuk ikut KB. Sambil senyum tanda terima kasih Kepala BKKBN menyambut salam ibu-ibu itu dengan ucapan basa basi yang menyejukkan.

Sampailah pada seorang ibu yang mengendong bayi yang sedang menangis. Deputy berkomentar bahwa ibu ini ingin ber-KB tetapi sedang hamil. Spontan Kepala BKKBN yang seorang dokter ahli kandungan menjawab sambil ketawa. Kok sudah tahu. Ya pak, karena bayinya terus menangis dan tidak mau menyusui.

Setelah acara selesai dan kembali ke Kantor di Jakarta “peristiwa kecil” kita jadikan “persoalan besar” karena bayi yang kita jumpai adalah bayi kurang gizi, tidak cukup minum susu dari ibunya dan ibunya ingin ikut KB serta sangat fanatik dengan moto dua anak cukup.

Kami usulkan agar dalam program KB dipadukan dengan program gizi untuk ibu hamil dan anak balita. Pada waktu itu program Gizi Keluarga menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Kesehatan dam belum dilaksanakan di banyak desa. Melihat kenyataan itu Kepala BKKBN tidak menolak kalau BKKBN ikut menangani program gizi karena sasarannya adalah ibu hamil dan anak balita, berarti anak-anak dari ibu muda adalah sasaran utama program KB.

Lebih-lebih pada waktu itu masalah gizi dan kekurangan Gizi selalu menjadi sorotan media masa karena berita anak-anak kurang gizi parah selalu terjadi dan menonjol setiap tahun. Akhirnya BKKBN berunding dengan Departemen Kesehatan. Setelah berunding dengan pejabat eselon satu DepKes, BKKBN diberi tanggung jawab operasional pelaksanaan program gizi keluarga UPGK, yaitu program Usaha Peningkatan Gizi Keluarga bekerja sama dengan UNICEF menangani program ini dengan cakupan 15.000 desa.

Sejalan dengan pembentukan Posyandu pada tahun 1983 maka program UPGK itu diperluas sampai akhirnya meliputi 60.000 desa di Indonesia. Programnya tidak muluk-muluk tetapi sangat sederhana dengan setiap bulan menimbang semua anak balita dengan timbangan dacin sederhana karena prinsipnya setiap bayi sehat selalu naik berat badannya. Kalau tidak ada kemajuan maka ibu-ibu PKK memberikan contoh makanan sehat kaya gizi untuk konsumsi anak balita yang ditimbang berat badannya setiap bulan. Kalau tidak ada kemajuan maka pendidikan, bimbingan dan pengawasan oleh para anggota PKK dan PLKB kepada ibu dan keluarganya diperketat.

Ibu hamil juga di timbang berat badannya setiap bulan dan diharuskan datang bertemu bidan setidak-tidaknya empat kali selama masa kehamilan mendapatkan penjelasan rinci tentang kehamilan, makanan yang harus dimakan serta perawatan kesehatan yang perlu diperhatikan. Kalau dalam pemeriksaan ada kelainan atau tidak terdapat kemajuan, maka ibu hamil diharuskan datang ke Posyandu bersama suaminya agar suami membantu merawat dan memberi perhatian yang lebih tinggi pada isterinya selama masa kehamilan.

Dampak program ini pada tahun 1990-an luar biasa, kasus gizi buruk hampir tidak ada, berita miring tentang peristiwa anak kurang gizi tidak muncul lagi pada media masa dan para ibu serta keluarganya makin marak membawa anak-anaknya ke Posyandu. Apalagi berita tentang stunting baru tidak pernah terdengar. Angka kematian ibu hamil dan melahirkan turun drastis biarpun masih tertinggi di kawasan Asean.

Sayang, mulai awal tahun 2000, gara-gara perhatian yang luar biasa pada demokratisasi, otonomi daerah, berbagai kesibukan pemilihan Kepala Daerah dan lainnya, program UPGK itu terhenti dan tidak mendapat perhatian lagi. Peranan BKKBN dalam program dihentikan sehingga Posyandu yang jadi pusat penimbangan balita, ibu hamil serta tempat mendapatkan nasehat dari PLKB dan Bidan tidak lagi di fungsikan dengan baik.
Akibatnya sangat menyedihkan. Perlahan-lahan kasus gizi buruk mulai merebak lagi. Akumulasi gizi buruk itu adalah mulai munculnya kasus stunting atau bayi dan anak balita stunting, tidak tumbuh dengan baik, cebol dan yang lebih menyedihkan adalah otaknya tidak tumbuh juga sehingga menjadi anak cacat mental yang sangat menyedihkan.

Keadaan yang terjadi ini untuk beberapa tahun diabaikan sehingga baru sekitar tahun 2015 Presiden Jokowi yang sering meninjau lapangan terkejut dan segera mengambil langkah-langkah positif mengatasi masalah ini. Kemudian banyak Kementerian dan Lembaga ditugaskan untuk bersama-sama mengatasi masalah tersebut dengan koordinasi yang agak longgar. Masing-masing mengambil langkah terpisah-pisah sehingga sasaran tidak fokus teratasi secara tuntas.

Akhirnya setelah lima tahun dilaksanakan dengan hasil yang belum kelihatan secara jelas, Minggu ini Presiden Jokowi menugasi BKKBN sebagai fokal point operasional menangani gizi buruk dan stunting. Semoga program UPGK yang di koordinasikan BKKBN sejak tahun 1980-an dengan berbagai program Pembangunan Keluarga sejahtera bersama berbagai Kementerian untuk menghilangkan kasus kurang gizi dan stunting dari keluarga di desa-desa segera bisa ditangani dengan baik.

Seperti pengalaman masa lalu, kasus kurang gizi dan stunting bukan semata masalah kesehatan tetapi menyangkut masalah sikap, tingkah laku dan budaya masyarakat luas. Oleh karena itu melalui pelaksanaan program UPGK yang disegarkan perlu sekaligus dikembangkan sikap, tingkah laku dan budaya yang mendukung pembangunan keluarga secara paripurna. Untuk itu “road map” berupa pemetaan keluarga prasejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III dan III plus perlu disegarkan kembali. Lebih-lebih hasilnya dewasa ini, seperti di Kabupaten Madiun, bisa langsung dimasukkan hand phone sehingga setiap Kepala Desa dan perangkatnya bisa melakukan cek rutin di setiap dukuh di Desanya.

Keluarga yang memiliki istri sedang hamil dan anak balita yang bermasalah jauh lebih mudah diikuti oleh PLKB, Kader PKK serta setiap keluarga dapat dihubungi melalui keluarga dekat yang memiliki hape guna meningkatkan perhatian terhadap masukan gizi isterinya yang hamil atau anak balitanya.

Persoalan kedua yang sangat penting adalah koordinasi lapangan. Dengan perhatian yang meningkat ternyata banyak Kementerian yang telah mengambil prakarsa positif menangani masalah gizi dan stunting.

Kementerian Pertanian melalui Dirjen Bapak Dr. Ir. Suwandi sejak tahun lalu mengembangkan penanaman padi bergizi dan khusus stunting pada sekitar 5000 ha dengan jenis padi yang sekaligus bisa mencegah kurang gizi dan stunting. Melalui hubungan WA beliau menjelaskan bahwa penanaman padi jenis itu ditingkatkan sampai 25.000 ha, suatu perluasan yang sangat besar yang bisa diikuti sebagai gerakan masyarakat di daerah padat kurang gizi agar konsumsi beras berkhasiat itu bisa meluber dan secara sengaja diarahkan untuk konsumsi keluarga yang kurang gizi atau ada indikasi terkena stunting.

Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Nizam serta Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Dr. Jumeri siap dengan partisipasi Perguruan Tinggi dalam Kuliah Merdeka di desa-desa bukan hanya satu semester, tetapi menurut Menteri PDK bisa sampai tiga semester.

Sedangkan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah siap memberikan petunjuk untuk sekitar 5000 SMA membangun Kebun Bergizi di lingkungan sekolahnya sebagai upaya pelatihan agar dalam lingkungan keluarga bisa membangun Kebun Bergizi di halaman rumah. Bahkan dewasa ini sedang dirintis anak-anak yang belajar dari rumah di setiap pagi bisa mulai dengan “kurikulum pagi” mengumpulkan sampah untuk “membuat pupuk” dan mengolah halaman di sekitar rumah masing-masing menjadi Kebun Sayur, kebun buah, kolam ikan dan kandang ayam untuk peningkatan gizi keluarga masing-masing.

Pada Kementerian Pertanian diperoleh komitmen dari Dirjen Hortikultura Dr. Ir. Prihasto Setyanto, MSc., siap memberikan bantuan bibit sayur kepada sekolah maupun kegiatan Kebun Bergizi di halaman rumah. Barangkali bisa diutamakan keluarga muda yang hamil atau memiliki anak balita sehingga bisa menjadi bahan masukan gizi untuk ibu hamil dan anak balitanya. Lebih lanjut kita bisa mengajak Menteri Koperasi dan Menteri Desa PDTT agar sisa hasil keuntungan usaha koperasi dan BUMDes bisa disumbangkan kepada setiap Posyandu untuk program makanan tambahan bagi keluarga yang hamil atau anak balita tetapi keadaan gizinya tidak cukup baik.

Masih banyak lagi dimana Yayasan Anugerah dan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) di seluruh Indonesia sedang bekerja keras membangun Kebun Bergizi dengan anak-anak dan keluarga yang bekerja dan belajar di rumah masing-masing.

Apabila melalui peta keluarga bisa mempersatukan “masukan berbagai instansi” secara terfokus, dalam lima tahun mendatang kiranya kasus kurang gizi dan stunting, seperti pengalaman di tahun 1980-an akan sangat berkurangnya dan tidak lagi menghantui anak-anak sebagai kekuatan sumber daya manusia masa depan bangsa. Semoga Bapak Dr(HC) dr. Hasto Wardoyo SpOG dengan jajarannya berhasil dengan tugas-tugas mulia tersebut. Aamiin YRA.

Penulis: Prof. Haryono Suyono.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *