Kepala Biro Kessos Paparkan Rencana Berbagai Inovasi di Tahun 2021

Kepala Biro Kessos Paparkan Rencana Berbagai Inovasi di Tahun 2021

Sindikat Post, Surabaya – Kepala Biro Kessos Administrasi Kesejahteraan Sosial (Biro Kessos) Pemprov Jatim, Hudiyono, memaparkan rencana berbagai inovasi di tahun 2021 kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Antara lain di bidang mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Lebih lanjut dikatakan Hudiyono, program unggulan di Biro Kessos Pemprov Jatim, antara lain pemberdayaan imam masjid melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI), peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) guru madin (madrasah diniyah) dengan memberikan beasiswa S1 dan S2 melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD), pemberian tunjangan kepada Hafidz dan Hafidzoh melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).

“Selain itu, Biro Kessos juga memberikan beasiswa ke Universitas Al Azhar Kairo Mesir melalui LPPD,” papar Kepala Biro Kessos Pemprov Jatim Dr.Hudiyono M.Si, pada Rapat Koordinasi Inovasi OPD Pemprov Jatim secara virtual, Minggu (24/01/2021).

Hudiyono juga membeberkan beberapa langkah-langkah strategis yang dilakukan Biro Kessos untuk mendukung dan mengimplementasikan program strategis Gubernur Jawa Timur, yakni “Jatim Bangkit”. Antara lain, Desa disabilitas, kampung wisata peduli protokol kesehatan, millenial job center (MJC), dan Desa kesalehan sosial.

Bahkan Biro Kessos juga mempunya inovasi pelayanan publik untuk mendukung program “Jatim Bangkit”, yaitu melalui program Sistem Informasi Terpadu Islamic center Jawa Timur (SITI SIP), dan Program Arum Kesra, yaitu sistem aplikasi yang berisi rumusan kebijakan-kebijakan.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, program-program di Biro Kessos Pemprov Jatim yang sudah berjalan perlu adanya evaluasi berdasarkan data terkini dan membuat perencanaan program kajian hubungan antara agama, negara dan Pancasila dengan narasumber yang kompeten dalam hal tersebut. @red (fik/s)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *