Data Pemkab Sidoarjo Dengan Data Lapangan Berbeda, Lockdown Desa PPKM Diundur

Data Pemkab Sidoarjo Dengan Data Lapangan Berbeda, Lockdown Desa PPKM Diundur

Sindikat Post, Sidoarjo – Rencana Pemkab Sidoarjo menerapkan lockdown desa yang masuk zona merah saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih belum terlaksana.

Pasalnya, belum ada kecocokan data antara yang dimiliki pemkab dengan kondisi di lapangan. Sehingga, pemkab masih membutuhkan waktu lagi untuk mencocokkan data yang dimiliki dengan kondisi di lapangan saat ini.

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan, ada perbedaan antara data yang ia miliki dengan yang ada di Dinkes Sidoarjo. Dia menyebut, wilayah Gedangan, saat ini menjadi penyumbang tertinggi angka positif, sedangkan data dari Dinkes Sidoarjo justru berbeda.

“Data saya ini dari provinsi. Namun data Dinkes, penyumbang angka tertinggi ini ada di Wonoayu, Waru, dan Sedati. Ini perlu sinkronisasi dulu, pengecekan langsung di lapangan mengenai situasinya seperti apa,” kata Hudiyono, Selasa (12/1/2021).

Hudiyono menambahkan, lockdown bisa dilakukan apabila dalam suatu daerah (desa ataupun RW) ditemukan ada 10 orang yang positif. Sehingga, hal ini perlu dilakukan penelusuran dan pencocokan lebih dalam lagi.

Terlebih data Dinkes Sidoarjo menyatakan, kecamatan di Sidoarjo didominasi warna kuning, hanya ada beberapa yang statusnya masih orange.

“Makanya perlu dicek keseluruhan. Kalau ada di sebuah desa itu atau RW nya ditemukan ada 10 orang atau lebih yang positif. Maka perlu dilakukan lockdown agar penyebarannya tidak meluas,” ujarnya.

Di sisi lain, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Sumardji menyatakan, istilah lockdown desa itu lebih ke arah penguatan kembali kampung tangguh yang di dalamnya ditemukan banyak pasien berstatus positif. Penguatan itu melalui isolasi wilayah yang disebutnya dengan pembatasan sosial skala mikro.

Namun untuk penentuan wilayahnya sendiri, Sumardji mengaku masih susah. Sebab data-data yang dimiliki kabupaten, harus benar-benar dicek kembali di lapangan. Sehingga tidak terjadi kesalahan saat menentukan wilayah mana yang harus menjalani pembatasan ketat itu.

“Karena datanya sendiri kan tiap hari itu diperbarui. Jadi perlu pencocokan antara data yang diupdate itu dengan kondisi riil di lapangan bagaimana,” ujarnya. (SN/Shu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *