Kunker Kepala Pusat BKKBN ke Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

Kunker Kepala Pusat BKKBN ke Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

Sindikat Post, Surabaya – Kepala Pusat Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), lakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur di jalan Airlangga no 31-32 Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/11/2020).

Hadir dalam acara, Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Jawa Timur, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., para pejabat fungsional, sekretaris badan, dan staf BKKBN Provinsi Jawa Timur, serta pengurus inti Dharma Wanita Jawa Timur.

Ket: Pak Hasto

Dalam sambutan, Pak Teguh panggilan akrab Kaper BKKBN Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa BKKBN Jawa Timur telah menerima Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPANRB untuk melakukan evaluasi ZI WBK menuju WBBM.

“Sampai hari ini TPN tidak meminta dokumen tambahan kepada kami. Semangat kami adalah mempertahankan apa yang telah Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur peroleh, yaitu Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, seraya terus berupaya keras untuk mencapai yang lebih baik, yaitu ZI-WBBM,” ungkap beliau.

Ket: Pak Teguh

Pada kesempatan ini, Pak Teguh juga menyampaikan perkembangan realisasi anggaran Perwakilan BKKBN Jawa Timur s/d 20 November 2020 sebesar 85% dari pagu anggaran 2020. Selain itu, animo masyarakat terhadap pelayanan MOW/MOP cukup tinggi.

“Sampai hari ini beberapa Kabupaten/Kota sudah mengajukan calon untuk dilayani MOW/MOP sebanyak 600 Pasangan Usia Subur (PUS). Kami sedang “metani” sisa-sisa anggaran (yang relevan) untuk dioptimalkan mendukung pelayanan MOW/MOP karena disyaratkan rapid test, foto torak, check darah lengkap dan screening sehingga pembiayaannya cukup tinggi. InsyaAllah Sabtu-Minggu depan akan kami lakukan bhaksos MOP/MOW di Kabupaten/Kota,” ujar beliau.

Dalam pemaparannya Pak Teguh juga melaporkan Performance tentang capaian kinerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur sampai dengan bulan Oktober terhadap KKP Th 2020, kami laporkan sebagai berikut:
1. Modern CPR 75,69 % (KKP 65,24 %)
2. PA MKJP 28,40 % (KKP 24,79 %)
3. Unmet Need 9,53 % (KKP 7,54 %)
4. Anggaran 85,54 % (KKP 95 %)

“Hari ini menjadi langkah dan semangat baru setelah rehat sesaat akibat pandemic Covid-19 dalam pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) di Pusyan Gatra (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) Perwakilan BKKBN Jawa Timur. Ada pelayanan KB MOP yang dilakukan di Pusyan Gatra pada hari ini. “Kami terus berupaya keras untuk mencapai Kontrak Kinerja Program (KKP) yang sudah kami sepakati bersama,” pungkasnya.

Pak Hasto dalam sambutaannya, menjelaskan tetap memantau perkembangan zona Integritas menjadi WBBM.

“Bersyukur BKKBN Jatim sudah melakukan swab tidak ada yang positif, di BKKBN Pusat bekerja keras selalu hati-hati supaya aman dan kondusif. Berhati-hati tidak boleh takut berlebihan bisa jadi kontra produktif,” ungkap beliau.

Pak Hasto dalam kesempatan ini juga mengingatkan bahwa ASN BKKBN dapat gaji dari Negara harus bekerja dengan baik. “Bekerja dengan betul-betul melayani masyarakat, tidak ada alasan Pandemi,” tegas pak Hasto.

“Saya tidak datang ke Jawa Timur selama ini karena saya percaya pak Teguh dan jajaran telah bekerja keras dalam melaksanakan Program Bangga Kencana. Kita telah pantau salah satunya melalui media. BKKBN Jatim telah aktif melakukan kegiatan, saya ucapkan terimakasih,” lanjut pak Hasto.

Terkait nilai RB, pak Hasto menjelaskan bahwa target BKKBN adalah nilai 80 persen. “Nilai RB belum mencapai 76, inovasi  BKKBN Jatim bisa membuat nilai RB diatas 76 di tahun 2021. Jika diatas 76 bisa tingkatkan tunjangan kerja,” jelas beliau.

Pak Hasto berpesan hal yang sangat penting yang harus dilakukan atau dikerjakan dipersiapkan oelh BKKBN Jawa Timur yakni  Pendataan Keluarga di dimulai bulan April 2021. “Pekerjaan besar, uang besar di pelaksanaan PK dan harus mengawal dengan baik,” tegas pak Hasto.

Terkait anggaran DAK penggerakan pada tahun depan dana diserahkan ke kabupaten/kota, dan audit diserahkan ke BKKBN dan Kementerian Dalam Negeri. (Kemendagri). “OPD KB di 517 kabupaten dan kota sebesar Rp 400 milyar,  anggaran di tahun 2021, 80 persen dana dari BKKBN. Kita sudah MoU dengan Mendagri terkait audit anggaran. Itu Momentum yang bisa dimanfaatkan dengan baik,” terang pak Hasto.

Terkait Drop Out KB di masa pandemi, pak Hasto meminta perhatian serius supaya tidak naik terus. “DO KB memakai Pil, sebulan kehamilan bisa naik 20%, itu harus diperhatikan,” ungkap beliau.

Diakhir pemaparannya, pak Hasto berpesan meminta ke pegawai BKKBN Jatim membantu pak Kaper melaksanakan program-program BKKBN. “Dibantu mensukeskan program program di amantkan BKKBN Jatim yang dipimpin pak Teguh,” tegasnya.

“Pesan pak presiden menyerap anggaran sebaik baiknya sesuai manfaatnya, dan menjadi daya ungkit perekonomian dimasa pandemi, saya optimis bapak/ibu bisa bekerja dengan baik,” pungkas pak Hasto. Diakhir acara pak Hasto meninjau langsung PusyanGatra 1 yang ada di area kantor BKKBN Jatim. @red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *