Good Governance Harusnya Jadi Pembahasan Menarik di Debat kedua Pilkada Sidoarjo

Good Governance Harusnya Jadi Pembahasan Menarik di Debat kedua Pilkada Sidoarjo

Sindikat Post, Sidoarjo – Good Governance adalah tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan syarat adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.

Dalam debat publik kedua Pilkada Sidoarjo yang bertemakan membangun Sinergitas antar Pemerintah Daerah dan Pusat yang berlangsung pada Selasa (17/11/20) malam. Dari ketiga pasangan calon (Paslon) kepala daerah istilah tersebut tidak di bahas dalam adu gagasan dan visi misi paslon.

Good Governance seharusnya jadi pembahasan yang menarik bagi para paslon dalam debat putaran kedua tersebut.

Istilah tersebut cocok sebagai alat dalam agenda pesta demokrasi bahkan jika kita boleh membuat analogi (perbandingan) istilah tersebut menjadi modal besar dalam mempengaruhi masyarakat agar nilai jual suara dalam pemilihan umum atau kepala daerah dapat mendulang keuntungan. Sekali lagi pesta demokrasi tak ubahnya sistem pasar bebas.

Selain itu, hal tersebut dirasa sangat penting dalam proses sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, sebagai contoh pemerintah daerah harus terbuka terkait RAB Rencana angaran biaya yang sudah di menangkan oleh PT atau CV Rekanan Kontraktor dinas terkait agar masyarakat tahu besaran anggaran yang telah dikeluarkan dalam pembangunan fasilitas untuk kesejahteraan rakyat.

Pada prakteknya banyak penyimpangan karena masyarakat tidak tahu spek atau Rab untuk mengontrol pembangunan tersebut. Di lihat dari sini demikian kurang beramananya para pemimpin daerah mengakangi UU Kebijakan pelayanan publik yang di serap dari uang anggaran APBD Atau APBN.

Sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Sangat disayangkan, keterbukaan informasi ini hanya dimaknai sebagai sebuah aturan yang digunakan hanya untuk menggugurkan kewajiban untuk mematuhi aturan.

Pelaksanaan PILKADA terkadang yang menjadi sorotan hanya tentang isu program pembangunan dan janji-janji politik saja. Sehingga cukup di beritakan melalui media cetak, online dan televisi terkait debat kandidat maka pelaksanaan PILKADA sudah dianggap terbuka untuk umum.

Sehingga anggaran pelaksanaan yang menyangkut keuangan terhadap pelaksanaan PILKADA itu sendiri seolah terlupakan.

Penulis : Sony Sunarko Pengamat Sosial dan Praktisi Hukum Sidoarjo (Rabu, 18/11/2020).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *