BKKBN Gelar Pendataan Keluarga 2021 “Pendataan Keluarga Bisa Diagnosa Kemiskinan”

BKKBN Gelar Pendataan Keluarga 2021 “Pendataan Keluarga Bisa Diagnosa Kemiskinan”

Sindikat Post, Jakarta – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali akan menggelar kegiatan Pendataan Keluarga tahun 2021, untuk menghasilkan data mikro berbasis “by name by address”. Petugas yang dikerahkan mencapai puluhan ribu orang.

Sebagai langkah perdana kegiatan tersebut, Kamis (12/11/2020), BKKBN menggelar kegiatan Gladi Resik Pendataan Keluarga 2021 dengan agenda Kick Off Pendataan Keluarga 2021 (PK21) dengan tema “Bersiap, Bersinergi, Menyukseskan PK21 Membangun Basis Data Keluarga Indonesia Berkualitas” melalui virtual.

Pendataan Keluarga 2021 merupakan kegiatan strategis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Hasil pendataan dipakai untuk kepentingan perencanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja hingga di wilayah administrasi terkecil.

“Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini dituntut untuk bekerja keras serta memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk mensukseskannya. Mulai tahap persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi,” ujar Kepala BKKBN, DR (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat membuka acara tersebut.

Menurut Hasto Wardoyo, Pendataan Keluarga digelar secara periodik lima tahunan. Terakhir PK digelar tahun 2015. Saat itu pendataan mencakup 63,3 juta keluarga dari total 69,8 juta keluarga yang disasar atau mencakup 90,66 persen keluarga.

“BKKBN bukan hanya membutuhkan data makro, tapi juga mikro yang merupakan bagian dari data penting dan menentukan ketika BKKBN mengambil kebijakan-kebijakan. Menghasilkan data mikro, Pendataan Keluarga di antaranya menghasilkan data by name by address,” ungkap Hasto.

“Dengan data ini kami bisa mengetahui lokasi keluarga itu berada dan bagaimana bentuk treatment-nya,” jelas Hasto.

“Digunakan tidak sebatas BKKBN saja, Pendataan Keluarga juga bisa digunakan untuk mendiagnosa kemiskinan, ketertinggalan pembangunan hingga keluarga berkualitas dengan kondisi yang berbeda-beda antar wilayah. Karena itu, selama ini hasil PK juga dimanfaatkan oleh lembaga atau kementerian terkait. Di antaranya dalam program-program pemberdayaan masyarakat dan social kedepan,” kata Hasto.

“BKKBN akan memasukkan hasil PK ke dalam Indeks Pembangunan Keluarga (IPK). Harapan kami keluarga bisa disatukan juga dalam indeks tersebut,” ujar Hasto.

Untuk itu, Hasto menilai kemitraan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) sangat penting dan strategis. “Cukup potret saja, maka ketahuan semuanya. (Hasil) potret keluarga ini untuk (intervensi) meningkatkan kesejahteraan keluarga. Semuanya bisa didapat dalam Geospasial Informasi Sistem,” kata Hasto.

Selain itu Hasto yang berkesempatan melakukan peluncuran aplikasi PK21 dalam acara ini, juga mengatakan bahwa PK21 akan memasukkan indikator stunting. Sehingga nantinya akan terpetakan keluarga dengan risiko tinggi stunting.

Sementara itu, mengutip SDGs, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Antonius Bambang Wijonarto mengatakan bahwa ‘output’ yang dihasilkan BIG tidak sebatas laporan indikator. Lebih dari itu adalah perencanaan ke depan melalui analisis spasial.

“Kami akan ‘all out’ bantu semua lembaga, termasuk BKKBN, melalui pendekatan spasial, cara menyajikan data berbasis lokasi. Komitmen BIG sampai ‘beyond’ kami berikan, sampai pun spasial yang lebih spesifik,” tutur Bambang dalam acara yang juga diisi penandatangan Perjanjian Kerja Sama BKKBN dengan BIG.

Hasil kerja BIG yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), menurut Bambang mencontohkan, bisa digunakan untuk menganalisis di antaranya tingkatan kesejahteraan yang berbeda-beda antar keluarga.

Adapun Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, Nofrijal, menjelaskan bahwa pendataan ini akan menghasilkan data atau peta operasional yang akan mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui sistem informasi demografi hingga tingkat desa. Gladi Resik PK21 itu sendiri merupakan salah satu kegiatan pada tahap persiapan PK21 di tahun 2020. Bertujuan untuk memberikan pengalaman atau pembelajaran awal bagi SDM pelaksana di tingkat pusat, provinsi sampai lini lapangan dalam melakukan tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan PK di 2021.

Kegiatan gladi resik juga bertujuan untuk menggaungkan dimulainya persiapan pelaksanaan pendataan keluarga sampai tingkat lini lapangan. “Sehingga memudahkan dalam pelaksanaan di 2021,” ujar Nofrijal.

PK yang digelar lima tahunan dan di ‘update’ setiap tahun ini di 2021 akan digelar April – Agustus. Di periode ini akan dilakukan pengumpulan dan pengolahan data serta diseminasi PK21. Sebelumnya, pada periode 12 November – 8 Desember 2020, selain kick off PK21, antara lain juga akan diadakan workshop uji coba PK21 di 34 provinsi. Seluruh keluarga di Indonesia menjadi target PK21.

“Karena ada pandemi Covid-19, kegiatan pendataan yang sedianya digelar tahun 2020 diundur di 2021. Dan seluruh keluarga di Indonesia menjadi target PK21,” ujar Nofrijal menutup penjelasannya. @red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *