Webinar DPW PERKAHPI “Isu Persengkongkolan Tender”

Webinar DPW PERKAHPI “Isu Persengkongkolan Tender”

Sindikat Post, Surabaya – Perkumpulan Ahli Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) DPW Jawa Timur menggelar webinar dengan tema, “Harmonisasi Regulasi Pengadaan Barang atau Jasa Terhadap Hukum Persaingan Usaha Sehat”.

Ketua DPW PERKAHPI Jatim, Arief Syahrul Alam, S.H., M.Hum., CPL., CPCLE.,  mengatakan, webinar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap stakeholder pengadaan barang atau jasa pemerintah agar tidak dihadapkan pada kriminalisasi tindak pidana korupsi.

“Penting untuk diketahui stakeholder tender pemerintah khususnya penyedia barang atau jasa. Bahwa dalam tender pemerintah isu persekongkolan tender adalah dapat dikenai proses hukum persaingan usaha dan ini belum populer. Oleh karena itu dengan webinar ini peserta tender agar lebih memahami konsekuensi hukum persekongkolan tender dalam hukum persaingan dan karakter penegakan hukumnya,” katanya. Sabtu (31/10/2020).

Webinar ini, lanjut Arief Syahrul Alam, menghadirkan dua pemateri yang handal bidang hukum pengadaan barang atau jasa maupun dalam hukum persaingan usaha sehat. Mereka adalah, Prof.DR Budi Kagramanto, S.H., M.H., MM., dan DR. Rihantoro Bayuaji, S.H., M.H., CPCLE.

“Untuk pesertanya ada 67 orang dari kalangan umum, dosen dan mahasiswa,” sambungnya.

Sementara itu, Rihantoro Bayuaji, mengatakan isu persengkolan dalam Pasal 22 Udang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi pembahasan serius dalam materi yang disampaikan ke peserta webinar.

“Isu persengkongkolan ini harus diperhatikan dengan cukup serius. kalau tidak, penyedia barang atau jasa yang sering terlibat dalam tender pemerintah paska ditetapkan sebagai pemenang, dan paska melaksanakan pelaksanaannya sampai dengan selesai, maka dia tetap dikenakan pasal persengkongkolan,” terangnya.

Akademisi dan juga praktisi hukum ini menjelaskan, isu disharmonisasi ditingkat regulasi pengadaan barang atau jasa pemerintah tidak boleh dibiarkan karena dapat mengancam peminat peserta tender dan tentunya akan berdampak pada sektor pembangunan di negara ini.

“Untuk itu, dengan adanya webinar ini selain memberikan wawasan kepada stakeholder juga sebagai kampanye cara menghadapi disharmonisasi ditingkat regulasi pengadaan barang atau jasa pemerintah agar tidak sepi peminat,” jelas Rihantoro Bayuaji.

Untuk mengatasi bentrokan antara hukum persaingan usaha sehat dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah, pria yang akrab disapa Bayu ini berharap pemerintah segera melakukan harmonisasi regulasi pengadaan barang atau jasa pemerintah.

“Tujuannya agar jangan sampai bertabrakan dalam pelaksanaan konseptual dan pelaksanaan kualifikasi persengkongkolan tender,” tandas Bayu diakhir penyampaian materi webinar yang digelar di Kantor DPW PERKAHPI Jatim di Ruko Dian Istana Blok G11 No. 12 Wiyung Surabaya. @red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *