Diduga Ada Kelompok “Dadakan” Penerima Bantuan P3TGAI di Sumenep

Diduga Ada Kelompok “Dadakan” Penerima Bantuan P3TGAI di Sumenep
Ket : Ach. Affandi

Sindikat Post, Sumenep –  Kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sebagai penerima bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3TGAI) yang digelontorkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai disoal.

Kabarnya, yang dihimpun media ini, program tersebut ditujukan kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) padahal program P3TGAI ini sudah jelas untuk kelompok masyarakat petani yang punya perkumpulan P3TGAI yang sudah resmi bernotaris.

Namun, diduga penerima kebanyakan kelompok dadakan. Sebab, kelompok yang sudah ada dan diakui di Dinas SDA (Sumber Daya Air) malah disinyalir tidak mendapatkan bantuan.

Menurut Sahrul Gunawan dari lembaga Sumenep Independen (SI)
“Kelompok tersebut,
diduga kelompok “dadakan” muncul ketika program ini ada. Program ini banyak digelontorkan ke Sumenep dengan anggaran miliaran rupiah,” kata Sahrul. Selasa (13/10/2020)

Lanjut Sahrul Gunawan.
“Program P3-TGAI ini, adalah merupakan program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh petani pemakai air. Sementara anggaranya per kelompok mendapatkan Rp 190 juta lebih.”

Sahrul menerangkan, dugaan kelompok penerima itu hanya bermodus SK (Surat Keputusan) yang dimajukan tanggal terbitnya.
Sehingga, terkesan layak untuk dijadikan sebagai penerima. “Jadi, hanya dugaan dari temuan yang kami lakukan di lapangan. Tapi masih perlu dilakukan kajian dan pendalaman secara massif,” tuturnya.

Masih aktifis asal Pulau Giligenting ini, kalau kemudian benar hanya penerima dadakan, maka dikhawatirkan program tersebut menjadi bancakan semata.

“Apalagi, awalnya usulannya nama desa, lalu kemudian membuat kelompok. Ini menjadi tanda tanya yang cukup besar kepada kami. Memang perlu pembuktian,” pungkasnya.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Sumenep M. Ramzi juga membenarkan jika kelompok penerima itu dadakan. Itu diketahui setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat.

“Ada kelompok yang sudah lama berdiri, dan legalitasnya jelas namun tidak mendapatkan. Ini sangat aneh,” ujarnya.

Menurut Ramzi, jika memang kelompok penerima itu hanya sekadar jadi, maka bisa disinyalir program tersebut tidak tepat sasaran dan layak untuk dilakukan pengusutan.

“Perlu didalami dan kemudian diusut. Kasihan kelompok yang legalitasnya jelas,” tuturnya

Sementara Kepala Dinas PU SDA Chainurrasyid enggan memberikan komentar terkait masalah ini. Sebab, pihaknya tidak mengantongi SK. Namun, saat ditanya HIPPA yang terdaftar diinstansinya, Chainur mengaku banyak.

“Mungkin tidak dapat saya tegaskan tidak punya SK nya. Yang jelas kelompok yang terdata di dinas adalah terdaftar di Kemenkumham,” jelas Inung Panggilan akrabnya.

Hal serupa juga terjadi di kepulauan Sapudi. Aktifis asal pulau Sapudi Akh. Affandi juga menjelaskan hal terjadi didaratan Sumenep juga sama dengan dikepulauan

“Pendamping datang di beberapa desa, Tarebung, Kalowang, Jambuir dan Perambanan, yang saya curigai di Desa itu belum ada kelompok P3TGAI.
Ketika positif bantuan itu akan turun dan secara dadakan juga baru membuat kelompok P3TGAI tersebut” ungkap Ach. Affandi.

“Seharusnya Sebelum desa mengajukan program ini di Desa itu harus sudah berdiri Kelompok P3TGAI yg sudah berbadan hukum, bukan lantas baru turun bantuan baru buat kelompoknya” Pungkas Affandi. @ Akh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *