Bupati Bekasi Diharapkan Perhatikan Guru Kejuruan SMK Swasta

Bupati Bekasi Diharapkan Perhatikan Guru Kejuruan SMK Swasta
Ket: Syamsul Bahri

Sindikat Post, Bekasi – Di tengah pembatasan sosial akibat wabah Covid-19, tidak ada yang menyangka wajah pendidikan akan berubah drastis akibat pandemi tersebut. Seperti kota-kota lainnya, begitupun dunia pendidikan yang terjadi di Kabupaten Bekasi.

Konsep sekolah di rumah (home-schooling) tidak pernah menjadi arus utama dalam wacana pendidikan nasional. Namun hal tersebut semakin populer dengan penerapan pembelajaran online (online learning), namun kondisi lain justru dialami Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FKKSMKS) Kabupaten Bekasi.

Diungkap oleh ketua FKKSMKS, Syamsul Bahri, ditengah pandemi walaupun kondisi dengan segala keterbatasannya, para guru SMK swasta di Kabupaten Bekasi tetap semangat mengajar ilmu pengetahuan melalui online learning, namun tak sedikit para guru sekolah kejuruan tersebut mengeluh atas kondisi yang ada.

“Kondisi pandemi tak menyurutkan kami untuk terus berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas mengajar melalui online learning, kita tetap semangat walaupun sebenarnya kita tidak berdaya, dengan segala keterbatasannya, ditambah alih kelola sekolah kejuruan saat ini ada di provinsi,” keluhnya.

Menurut Syamsul Bahri, perlu adanya kepedulian dan solusi dari Bupati Kabupaten Bekasi, agar kesejahteraan para guru kejuruan bisa terjamin dan berjalan sebagaimana mestinya.

“Upah guru pengajar hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari, kita sangat berharap ada kepedulian Bupati terhadap  pendidikan di masa pandemi di Kabupaten Bekasi ini, apalagi yang berkaitan dengan nasib para siswa maupun kesejahteraan guru pengajar nya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, beban yang dihadapi para kepala sekolah yang tergabung dalam FKKSMKS ini, sejak pandemi siswa tidak mampu jumlahnya semakin meningkat, selain itu kesejahteraan mereka semakin merosot drastis, walaupun kewenangan nya ada di provinsi, namun mereka berharap Kabupaten ikut peduli dalam kesejahteraan para guru.

“Semenjak pandemi jumlah siswa tidak mampu yang masuk sekolah kejuruan swasta semakin meningkat, SMK memang kewenangan Provinsi Jawa Barat, namun yang mereka urus pendidikanya di lembaga kami adalah putra-putri dari warga Kabupaten Bekasi”, terangnya.

Gaji guru sebelum pandemi berkisar 500 ribu s/d 1,5 juta setiap bulan, namun kondisi tersebut semua berubah, hingga nasib guru ikut terancam dalam kesengsaraan.

“Mohon kiranya pemerintah daerah Kabupaten Bekasi ada kepedulian hati, bisa membantu meringankan hidup guru, yang mana mereka adalah warga Kabupaten Bekasi,” harapnya.

Saat ditanya awak media atas kondisi yang terjadi, apakah ada gerakan aksi unjuk rasa di Kabupaten Bekasi, ia mengatakan hanya ingin mengadakan diskusi panel agar lebih elegan.

“Kita tidak akan melakukan aksi demo di pemda, sebab setingkat SMK sudah alih kelola ke Provinsi Jabar, kami cuma minta kepedulian Pemerintah Kabupaten saja, bahwa guru dan murid warga Bekasi, yang punya peran serta juga demi kemajuan Kabupaten Bekasi, kami hanya mengetuk kepedulian terutama di masa pandemi ini, sukur-sukur ada kelanjutan bantuan bagi warga yang sekolah”, ungkapnya.

Ia menambahkan, tidak ada payung hukum untuk membantu sekolah swasta, padahal payung hukum bisa dirumuskan dengan DPRD Kabupaten Bekasi, sehingga bisa ada kewajiban pemerintah daerah membantu sekolah swasta tanpa diskriminasi.

“Sing penting ada niat mensejahterakan warga sekolah dimana ada niat disitu ada jalan,” tutupnya. @surya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *