Oknum Pendeta Dituntut 10 Tahun Penjara, Advokat Abdurrachman : Pembuktiannya Petunjuk bukan Bukti Materiil

Oknum Pendeta Dituntut 10 Tahun Penjara, Advokat Abdurrachman : Pembuktiannya Petunjuk bukan Bukti Materiil
Ket: Advocad Abdurrachman Saleh.

Sindikat Post, Surabaya – Sidang lanjutan perkara dugaan pencabulan dengan terdakwa oknum pendeta bernama Hanny Layantara (HL) dalam agenda sidang pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Senin (14/9/2020).

Dalam persidangan digelar secara tertutup, JPU Rista Erna dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menuntut HL dengan pidana penjara selama 10 tahun, dan pidana denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan penjara. Hal itu diungkapkan Penasehat hukum terdakwa HL, advokat Abdurrachman Saleh, seusai sidang.

“Klien kami dinyatakan oleh JPU melanggar pasal 82 tentang perlindungan anak. Ya itu hak dari penuntut umum ya. Kita juga punya hak untuk melakukan pembelaan,” ucap Abdurrachman Saleh.

Saat ditanya terkait pertimbangan penuntutan JPU, Abdurrachman menjelaskan bahwa yang dijadikan standar dipersidangan adalah petunjuk bukan pembuktian hukum berupa bukti materiil.

“Tadi yang sangat kentara adalah pembuktiannya adalah petunjuk. Kenapa ada petunjuk. Karena peristiwa yang didakwakan itu adalah tidak cukup pembuktian hukumnya, secara fakta hukum, secara hukum materiil. Petunjuk itu kan masih remang-remang,” ungkapnya.

Abdurachman menambahkan, bahwa petunjuk dijadikan standar hukum untuk menuntut memang di perbolehkan didalam KUHPidana, akan tetapi peristiwa yang didakwakan tidak kelihatan secara faktual. Tidak ada fakta hukum secara hukum bahwa dia mengetahui atau melihat peristiwa tindak pidana yang terjadi.

“Fakta hukumnya hanya mendengar dari pihak lain. Namanya mendengar sangat subjektif sekali,” imbuhnya.

Lebih lanjut, atas tuntutan JPU, Abdurrachman sudah mempersiapkan pembelaan sesuai dengan kerangka hukum dengan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan. Karena menurutnya, tidak ada satupun alat bukti di muka persidangan yang terbukti secara nyata dan secara hukum.

“Memang petunjuk bisa dijadikan sebagai alat bukti. Tapi kan itu dari sisi hukum adalah alternatif terakhir dalam proses pemidanaan untuk memidana seseorang. Kami akan menyajikan pembelaan, kita paparkan sesuai fakta hukum yang muncul di persidangan,” jelasnya. @red (JS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *