Didemo Ratusan Pekerja Hiburan, Tuntut Cabut atau Revisi Perwali 33, Walikota Surabaya Tidak Temui Pendemo

Didemo Ratusan Pekerja Hiburan, Tuntut Cabut atau Revisi Perwali 33, Walikota Surabaya Tidak Temui Pendemo

Sindikat Post, Surabaya – Ratusan orang gabungan dari pekerja hiburan (Tempat Rekreasi Hiburan Umum) dan pekerja seni, gelar aksi damai menuntut Walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk mencabut atau merevisi Perwali nomor 33 tahun 2020. Senin (3/8/2020).

Hadir dalam aksi damai, Nurdin Longgari Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila kota Surabaya yang mewakili pekerja hiburan. Dan tampak hadir juga para pekerja hiburan, dan para pekerja seni, serta anggota Pemuda Pancasila.

Dalam orasinya, Basuki dari Pemuda Pancasila Kota Surabaya menyatakan bahwa Perwali 33 membelenggu kesejahteraan.

“Pemerintah Surabaya kurang peduli terhadap masyarakat kota Surabaya dengan diterbitkan Perwali 33. Para pekerja hiburan dan seni terbelenggu kejahteraan untuk keluarganya karena tidak bekerja,” teriak Basuki diatas mobil komando hang dijadikan tempat untuk orasi.

“Apa bedanya kerja siang atau malam, kenapa ada diskriminasi untuk pekerja malam. Jika demo ini tidak di gubris Walikota, kita akan turun lebih besar lagi,” tambah Basuki yang disambut antusias para pendemo.

Kesempatan yang sama, Nurdin Longgari menyatakan bahwa Perwali no 33 tahun 2020 membuat pekerja hiburan dan seni merasa susah dalam hal ekonomi.

“Pekerja hiburan dan seni menganggur selama 5 bulan dan berjalan 6 bulan, mereka taat aturan ketika PSBB diberlakukan selama 3 bulan. Memasuki new normal ada Perwali 28 meringankan kita untuk bekerja. Tiba-tiba dirubah menjadi Perwali 33. Di pasal 20 ayat 1 dan 2 membuat kita tidak bisa bekerja. Dan ditambah di pasal 25a terkait jam malam yang tidak jelas,” teriak Nurdin diatas mobil komando.

“Kami minta Bu Risma mencabut atau merevisi Perwali 33. Rakyatmu ini butuh pekerja, mereka butuh makan. Banyak anak-anak kelaparan, mereka butuh susu. Pekerja seni sampai menjual gitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” teriak Nurdin yang di sambut gema cabut perwali sekarang juga oleh para pendemo.

“Jangan hanya menghijaukan kota, tetapi hijaukan pekerjaan mereka. Sebentar lagi ibu tidak jadi Walikota lagi, jangan memberikan kami kenangan yang tidak enak. Taman saja diperbaiki, masa nasib kami tidak diperbaiki bu Risma,” teriak Nurdin berapi-api.

“Bantu kami kelonggaran untuk bekerja, hijaukan penghasilan kami, jangan hanya taman dihijaukan,” lanjut Nurdin.

Sementara, salah satu perwakilan Lady Companion (LC) atau pemandu lagu naik diatas mobil komando meneriakkan bahwa LC bukan pelacur.

“Kita pekerja bukan pelacur, kita hibur seseorang, buka tempat kerja kami. Kami meminta hak kami agar kita bekerja kembali seperti dulu. Cabut Perwali 33. Bu Risma tolong bu ya, cabut,” ungkapnya.

Seniman Taufik Monyong menyatakan tempat hiburan penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“Jadi jangan dianak tirikan, kita disini untuk Perwali 33 dicabut dan dianulir. New normal menormalkan perekonomian, Perwali 33 terkesan diskriminasi makanya kita datang disini,” ungkapnya.

Dari pantauan, ada beberapa perwakilan pendemo memasuki Balai kota untuk berusaha bertemu dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Namun tanpa ada alasan yang pasti Tri Rismaharini tidak menemui mereka dan hanya di temui Irvan.

Ket: Nurdin Longgari

“Kita berusaha nemuin Walikota ataupun wakil Walikota, namun hanya ditemui pak Irvan, kita tidak mau. Jika bu Risma tidak mau nemui kita karena Corona, kan bisa melalui Zoom, supaya masyarakat mengetahui aspirasinya didengar Walikota. Jadi ga ketemu Walikota, akhirnya kita akan putuskan aksi lebih besar lagi pada tanggal 6 Agustus,” ungkap Nurdin Longgari sebagai ketua team negosiasi saat ditemui di kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur jalan Jaksa Agung Suprapto Surabaya usai aksi demo.

Selain ketemu Irvan, Nurdin mengaku bertemu dengan Kapolrestabes Surabaya. “Sempat bertemu Kapolres, dan Kapolres tidak mendukung kita. Beliau sendiri bilang tidak mendukung dicabut Perwali 33 karena masih pandemi. Jika alasan pandemi, jangan diskriminasi, hotel banyak buka, hotel termasuk RHU,” tambah Nurdin.

“Jadi tuntutan kita jelas, bu Wali mencabut atau merevisi Perwali 33. Jam malam ayo kita adil tutup semua kegiatan yang ada, jangan sebagian saja. Perwali 33 itu cacat. Jam malam dimulai pukul 22.00 wib sampai jam berapa tidak ada dicantumkan,” tambah Nurdin.

“Kita beberapa hari lalu Hearing dengan komisi D DPRD Surabaya, dan saya dapat informasi aspirasi kita sudah disampaikan ke Walikota, tapi kenyataannya, wakil rakyat tidak dihiraukan, Walikota Surabaya sudah melecehkan anggota DPRD,” tambah Nurdin.

Selain aksi demo yang akan dilakukan pada tanggal 6 Agustus mendatang, Nurdin Longgari menyebutkan akan meminta pertimbangan dan masukan dari Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti tentang Perwali 33 yang menyengsarakan rakyat Surabaya yang berkerja ditempat hiburan.

“Kita minta dan memohon ketua DPD RI untuk memfasilitasi kita, bertemu dengan Mendagri untuk bisa memanggil Walikota, kasihan rakyat butuh makan,” pungkas Nurdin. @red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *