Perwali 33 Jika Tidak Segera Direvisi, Para Seniman dan Pekerja Hiburan di Surabaya Akan Turun Ke jalan

Perwali 33 Jika Tidak Segera Direvisi, Para Seniman dan Pekerja Hiburan di Surabaya Akan Turun Ke jalan

Sindikat Post, Surabaya – Para pengusaha dan pekerja Tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) melakukan hearing dengan Komisi D DPRD Kota Surabaya terkait Perwali nomor 33 tahun 2020 Kota Surabaya. Senin (27/7/2020).

Hadir dalam Hearing Ketua Komisi D Chusnul Khotimah, anggot Komisi A Budi Laksono. Dan mewakili pekerja hiburan malam kota Surabaya yakni Nurdin Longgari, Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Kota Surabaya.

Turut hadir juga didalam Hearing, pengacara M.Soleh, Imam Sadewo dari Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Jaka Angkasa Ketua Aliansi Pekerja Seni Surabaya, Yudi perwakilan dari Wedding Surabaya, Sri Wiliyanto perwakilan dari persatuan MC Surabaya, dan perwakilan dari Persatuan Musik Melayu Indonesia (PAMMI). Dan ratusan pekerja hiburan malam yang tidak bisa masuk ke ruangan karena keterbatasan ruangan dan menjaga protokol kesehatan diterapkan.

Dalam kesempatan itu Nurdin Longgari membacakan beberapa pertimbangan bahwa Perwali nomor 33 tahun 2020 meresahkan pekerja hiburan malam dan meminta untuk dicabut.

“Perwali 33 tahun 2020 terutama di pasal 20, termasuk pasal 25 (a) tentang penerapan pemberlakukan jam malam dinilai sangat memberatkan bagi para pekerja RHU. Itu yang kami perjuangkan. Kami pekerja RHU tergabung dalam badan pekerja dan buruh Pemuda Pancasila meminta Perwali 33 tahun 2020 dicabut atau direvisi,” ujar Nurdin Longgari.

“Jika sampai akhir bulan Juli tidak dicabut atau revisi, maka pihaknya bersama seluruh pekerja RHU lainnya akan turun ke jalan untuk melakukan aksi damai pada tanggal 3 Agustus,” ungkap Nurdin.

Sementara itu pengacara M. Soleh menyampaikan bahwa Perwali 33 adalah kebijakan Walikota, yang menurutnya merendahkan martabat anggota di DPRD Kota Surabaya.

“Sebab apa, Perwali 33, rupanya tidak hanya hiburan malam, tapi orang dari luar kota melakukan rapid tes tiap dua minggu sekali, itu kalau di perlakukan bagi pekerja yang gajinya hanya tiga juta sebulan maka itu sangat merugikan. Yang kedua, orang yang berboncengan diatur pada pasal 24 itu tidak boleh naik sepeda motor, bayangkan saya ga yakin semua naik mobil, pasti banyak yang naik sepeda motor. Jika naik sepeda motor berboncengan harus dibuktikan dengan KTP, satu sekeluarga, dan itu kalau diperlakukan dalam Perwali 33, ratusan ribu orang tidak bolehin jalan,” ungkap M. Soleh.

“Ada pasal 25 A yang mengatur jam malam, dan jam malam diatur tanpa batas waktu dimulai jam 22.00 sampai jam berapa tidak jelas, jadi Perwali ini dibuat sangat tergesa- gesa hanya karena ada tuduhan ini zona hitam, zona merah, bingung Bu Risma, habis sujud tidak bisa menyelesaikan masalah,” tambahnya.

“Jadi menurut saya, karena ini dampaknya sangat luar biasa, maka teman- teman DPRD Kota Surabaya tidak boleh diam, ketika teman- teman pekerja hiburan mau turun ke jalan, maka butuh suara yang tegas, butuh aksi yang tegas bahwa ini adalah hajat hidup yang sudah lima bulan tidak bisa bekerja, dan butuh makan,” pungkas M. Soleh.

Imam Sadewo dari PAPPRI mengungkapkan keadaan sebenarnya para seniman dengan adanya Perwali 33.

“Intinya perlu ijin, sampai kapan batas kami untuk bekerja, kebijaksanaan dari pemerintah. Selama 5 bulan kita tidak bisa bekerja, kasihan rekan-rekan ga ada penghasilan, kita ikut pemerintah lock down. Solusi sampai kapan bisa aktif. Kepada siapa lagi kita mengadu hanya kepada wakil rakyat ini kita bisa percaya,” ungkap Imam Sadewo.

Sedangkan Jaga Angkasa dari Aliansi Pekerja Seni Surabaya menjelaskan sulitnya mendapat ijin mengadakan acara elekton.

“Ijin Elekton dipersulit, sedangkan ada kampanye ada electon bisa diadakan, ijin dari mana. Petinggi bikin acara enak, ijin dari mana. Kita meminta Pemkot Surabaya mensosialisasikan tentang perijinan, memberikan solusi aturan terkait perijinan, meminta kesamaan kelakuan. Kami tidak mendapat keadilan. Mall, kuliner, supermarket bisa buka, sedangkan pekerja seni belum dapa ijin untuk hajatan dan event,” ungkapnya.

“Pada tanggal 31 Juli 2020, terbitkan aturan, apabila tidak dapat respon dari Pemkot, kami siap aksi demo damai dengan turun kejalan,” pungkasnya.

Yudi, dari wedding Surabaya, mengharapkan pencabutan perwali 33. Ia berharap wedding bisa diadakan sesuai dengan protokol kesehatan, dan apabila perwali 33 tidak direvisi maka akan melakukan aksi massa turun kejalan untuk demo damai.

Sementara itu, anggota Komisi A Budi Laksono menyampaikan bahwa dirinya banyak masukan terkait Perwali 33.

“Saya sendiri melihat banyak menangis, dan mendapat masukan, banyak yang menjerit. Kita dengar semua, kita akan diskusi dengan pimpinan, mudahan melalui forum ini harapan kita semoga seperti harapan njenengan semua,” ungkap Budi Laksono.

Mendengar semua keluhan dan keresahan para pekerja seni dan hiburan, Chusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, mengambil dua putusan.

“Kita dengar masukan dari beberapa elemen yang mewakili semua yang hadir, kita sepakat bersama. Pertama Pemkot Surabaya melakukan revisi Perwali nomor 33 Tahun 2020. Kedua Pemkot Surabaya segera memberikan solusi terhadap warga kota Surabaya selama 5 bulan pada sektor industri hiburan, yang jumlahnya kurang lebih 30 ribu yang tidak dapat masukan apapun, sedangkan untuk kebutuhan sehari hari tetap keluar biaya,” jelas Chusnul. @red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *