PN Rengat Inhu Gelar Sidang Gugatan Masyarakat 4 Desa di Kab.Indragiri Hulu

PN Rengat Inhu Gelar Sidang Gugatan Masyarakat 4 Desa di Kab.Indragiri Hulu

Sindikat Post, Riau – Ratusan orang berkumpul di depan sekretariat DPW lsm Korek Provinsi Riau. Mereka berkumpul hendak menghadiri persidangan perkara nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Rgt di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, antara Masyarakat 4 Desa melawan PT. Kencana Amal Tani (PT.KAT), Pemkab Inhu, dan Tergugat lainnya. Kamis (25/6/2020).

Dalam perkara perdata tersebut diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., bersama dua hakim anggota yakni Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H.

“Saat ini kurang lebih 200 orang warga berkumpul untuk memantau jalannya persidangan demi memperjuangkan hak kami atas lahan sawit yang hingga saat ini belum kami peroleh,” ucap Basirun, sekretaris DPW lsm Korek yang juga perwakilan dari masyarakat.

Sidang yang dilaksanakan tepat pukul 14.00 Wib itu, tidak semua pihak tergugat hadir. Pihak yang tidak hadir diantaranya Camat Batang Gansal, Kab.Indragiri Hulu selaku tergugat 3, Kades Belimbing, Kec. batang Gansal, Kab.Indragiri Hulu selaku tergugat 4, Kades Ringin, kec.Batang Gansal, Kab.Indragiri Hulu selaku tergugat 6, dan Kades Kelesa, kec.Seberida, Kab.Indragiri Hulu selaku tergugat 7.

Sedangkan para advokat lsm Korek selaku kuasa hukum warga yang hadir adalah Ucok Rolando Parulian Tamba, S.H., M.H., Dahman Sinaga, S.H., Andreas D.L.A Situmeang, S.H. Dan hadir pula Dewan Suro lsm Korek Toto Sulaiman didampingi Anwar Sahid dan Jusman Situngkir (anggota lsm Korek).

Berdasarkan keterangan salah satu kuasa hukum warga Andreas D.L.A. Situmeang, S.H., gugatan ini diajukan oleh warga di empat desa, diakibatkan belum diterimanya hak atas lahan sawit plasma sebagaimana telah disepakati dalam notulensi rapat penyelesaian masalah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT.KAT di Kecamatan Seberida tanggal 19 Mei 2000.

“Tercantum dalam Pasal 58 undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakan Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan,” ungkapnya.

“Serta Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha yang menyatakan Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk, huruf K berbunyi  memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan (plasma) sesuai dengan izin kegiatan usaha dari instansi teknis yang berwenang, bagi pemegang hak berbadan hukum. Dan Huruf l menyatakan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi pemegang hak berbadan hukum,” ungkap Andreas.

“Hal tersebut sejalan dengan tuntutan warga dalam petitum gugatannya poin 2 yaitu menyatakan Penggugat berhak memperoleh kebun masyarakat seluas 1.834,77 Ha, yang merupakan hasil penghitungan 20% dari luas 9.173,85 Ha, dari luasan lahan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I yang terletak di wilayah Desa Belimbing dan Desa Ringin masuk ke dalam wilayah Kecamatan Batang Gansal serta Desa Kelesa, dan Kelurahan Pangkalan Kasai masuk ke dalam wilayah Kecamatan Seberida yang kesemuanya terletak di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau,” tambahnya.

Sidang dilanjutkan dengan penunjukan hakim mediator dan pada hari yang sama pula dilaksanakan mediasi pertama.

“Sudah duapuluh tahun rakyat memperjuangkan haknya, semoga dalam agenda mediasi ada itikad baik para tergugat untuk memberikan penyelesaian permasalahan,” tutur Dahman Sinaga, S.H.

Toto Sulaiman menambahkan, “Dalam agenda mediasi tersebut mediator memberikan arahan agar baik pihak Penggugat maupun Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan perdamaian yang akan diserahkan dalam agenda mediasi selanjutnya yaitu pada tanggal 9 Juli 2020.”

Salah satu Tim Advokat LBH Korek Ucok Rolando Parulian Tamba, S.H., menekankan, “Perjuangan rakyat ini perjuangan besar melawan “penguasa”, boleh jadi “tuan penguasa” itu berkekuatan, tapi kami (masyarakat) pun memiliki kekuatan yang lahir dari persatuan tekad demi tegaknya hak dan keadilan.”

Di tempat berbeda, Ketua LBH Korek Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., menghimbau agar masyarakat Indragiri Hulu memonitoring perkara ini agar proses peradilan berjalan secara adil dan berpihak pada kebenaran. @red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *