Bupati Karangasem Digugat, PTUN Denpasar Tolak Gugatan Sekda

Bupati Karangasem Digugat, PTUN Denpasar Tolak Gugatan Sekda

Ket: I Gusti Ayu Mas Sumatri, Bupati Karangasem, Bali

 

Sindikat Post, Karangasem – Sidang gugatan dengan pemohon I Gede Adnya Mulyadi terhadap termohon Bupati Karangasem terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri tentang pemutasian pemohon dari jabatan Sekda menjadi staf ahli dengan agenda sidang pembacaan putusan digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar Bali. Selasa (24/9/2019).

Dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan seluruh permohonan I Gede Adnya Mulyadi tidak dapat diterima dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

Seperti dikutip dari media www.balipuspanews.com, kabar penolakan seluruh permohonan I Gede Adnya oleh Majelis Hakim dibenarkan Kasubag Humas Pemkab Karangasem Edy Setiadi, “Ya putusan PTUN kemarin menyatakan seperti itu,” ungkapnya.

I Komang Suarnata, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem menjelaskan putusan tersebut.

“Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyampaikan berbagai pertimbangan, antara lain, bahwa termohon telah menanggapi dengan menjawab surat keberatan pemohon, tanggal 6 Agustus 2019. Maka, sesungguhnya termohon telah menetapkan/memutuskan tindakan terhadap permohonan pemohon. Sehingga unsur fiktif atau diam dari termohon yang dituduhkan oleh pemohon, tidak terpenuhi,” ungkap I Komang Suarnata.

“Permohonan pemohon pun tidak memenuhi syarat huruf C ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8, tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas permintaan permohonan, guna mendapatkan keputusan pejabat pemerintahan,” ungkapnya.

“Tentang pokok permohonan, menurut hakim, bukanlah termasuk permohonan untuk memperoleh putusan. Karena isi permohonannya berupa pencabutan/ pembatalan keputusan yang sudah ada. Yakni Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor satu 821.4/BKPSDM/SETDA. Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Tinggi Pratama,” tambahnya.

“Ini tidak dapat dikabulkan dengan menggunakan mekanisme permohonan fiktif positif. Karena substansi keberatan pemohon, adalah pembatalan keputusan pencabutan. Sehingga dalil-dalil pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi. Karena formalitas permohonan tidak terpenuhi, sebagai permohonan fiktif positif, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi, bahwa, “Menyatakan Permohonan pemohonan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat formal. Pemohon dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) atau pengadilan tidak berwenang,” pungkas I Komang Suarnata. @

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *