Saksi Ahli Pers, Dewan Pers Ngawur Melanggar Aturan Yang Dibuatnya Sendiri

Sindikat Post, Sidoarjo – Sidang lanjutan wartawan yang ditangkap Polresta Sidoarjo bernama Slamet Maulana alias Ade dengan tuduhan melakukan pelanggaran UU ITE dan UU KUHP tentang pencemaran nama baik dan pemerasan dengan pelapor management X2 karaoke bernama Arief, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo dalam agenda mendengarkan keterangan saksi ahli pers yang dihadirkan kuasa hukumnya Ade. Senin (20/8/2018).

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Hakim I Ketut Suarta, SH. MH. Saksi ahli pers bernama Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA mengemukakan pendapat pendapat terkait penangkapan Ade.

Wilson menganggap dewan pers melakukan tindakan keliru atau ngawur dengan mengeluarkan surat rekomendasi dalam kasus Ade. Dalam surat rekomendasi dewan pers pada poin 1 bahwa Teradu (red – beritarakyat.com) terindikasi kuat melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers terkait penghormatan terhadap norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah dan pada poin 3 yang berbunyi Teradu tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan di dalam pasal 3 dan 6 Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers.

Dari poin tersebut Wilson mengatakan jika wartawan melanggar seharusnya diberi sanksi sesuai UU pers bukan UU lain. “Jikapun wartawan Slamet Maulana benar bersalah melanggar UU No. 40 tahun 1999 sesuai yang tertulis dalam dua poin itu, maka seharusnya si wartawan harus direkomendasikan untuk diberi sanksi atau hukuman berdasarkan UU No. 40 tahun 1999 juga, bukan menggunakan UU atau peraturan lain.” Ungkap Wilson

Terkait pada poin kedua dinyatakan bahwa, Teradu tidak beritikad baik karena memuat berita berkesinambungan yang berkandungan negatif terhadap pengadu dengan berdasarkan narasumber utama yang anonim. Dari poin ini menurut Wilson tidak ada sesuatu yang dapat dikatakan tidak beritikad baik, karena yang dikemukakan adalah fakta lapangan, hasil wawancara dan investasi langsung wartawan yang bersangkutan.

“Soal narasumber anonim, Pasal 1 ayat (10) UU Pers menjamin bahwa wartawan memiliki hak tolak, yakni hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya,” jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Lanjut Wilson, “Jika yang disangkakan oleh Dewan Pers terhadap teradu adalah pelanggaran Pasal 5 ayat (1) terkait penghormatan terhadap norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, maka ini adalah ranah pelanggaran kode etik jurnalistik, bukan pidana pers,” ucap lulusan pascasarjana bidang Etika Terapan (Applied Ethics) dari Utrecht University, Belanda dalam persidangan.

“Sesuai Surat Keputusan Dewan Pers No. 23/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka sanksi atas pelanggaran kode etik diserahkan kepada organisasi pers masing-masing. Sangat jelas disebutkan dalam SK Dewan Pers No. 23 tahun 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers, namun sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jadi, Dewan Pers itu ngawur, melanggar aturan yang dibuatnya sendiri,” pungkas Wilson mengakhiri penjelasannya kepada Majelis Hakim.

Sidang akan digelar lagi pada Senin, 27 Agustus 2018 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pidana yang akan diajukan oleh kuasa hukum Ade.@red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *