Jaksa Hadirkan Saksi Ahli Pers di Persidangan Wartawan yang Ditangkap Polresta Sidoarjo

Jaksa Hadirkan Saksi Ahli Pers di Persidangan Wartawan yang Ditangkap Polresta Sidoarjo

Sindikat Post, Sidoarjo – Sidang Lanjutan kasus penangkapan Wartawan dari salah satu media Onlineyang bernama Ade oleh Polresta Sidoarjo terkait dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik dengan pelapor management Karaoke X2 digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo dengan agenda mendengarkan kesaksian ahli pers yang bernama Joko Tetuko yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Senin (13/8/2018).

Dalam persidangan tersebut Joko Tetuko mengatakan, bahwa dirinya menjadi ahli pers yang didatangkan oleh JPU Guntur bukan dari rekomendasi Dewan Pers. “Saya mewakili atas nama pribadi sebagai ahli pers,” ucapnya di depan majelis hakim.

Joko juga menjelaskan kepada ketua majelis hakim I Ketut Suarta bahwa tidak melihat secara detail bukti ketika hendak dimintai pendapat oleh penyidik kepolisian. “Cuma dibacakan bukan dilihatkan Pak Hakim, ya saya juga merasa di dikte ” jawabnya.

Disinggung mengenai bukti screenshot dalam Whatsapp yang dijadikan alat bukti oleh penyidik kepolisian, Joko tidak pernah mengetahui isi detail dari bukti tersebut. Dan baru mengetahui di persidangan.

“Kalimat ini tidak sempurna, apakah ada proposal yang masuk sebelumnya, karena ini (bukti, red) masuk di bagian selanjutnya,” jelasnya saat dilihatkan bukti screenshot isi Whatsapp oleh majelis hakim.

Untuk masalah penulisan, tambahnya, dia menyebutkan jika seorang wartawan menulis diduga dalam pemberitaan itu salah. “Yang diduga itu tidak boleh, ” cetusnya.

Lanjut Joko, bahwa terkait pemberitaan di media online Berita Rakyat sudah benar. Yang salah dalam pemberitaan tersebut adalah terkait gambar cabul yang ada di dalam berita, dan dalam karya jurnalistik di pemberitaan ada yang salah, seorang wartawan harus melakukan hak koreksi dan hak jawab dan korban bukan langsung ke polisi atau ke dewan pers, seharusnya menghubungi redaksional guna melakukan Hak Jawab atau Hak Koreksi.

“Kan sudah jelas dalam Undang-Undang Pers ada Hak Koreksi jika ada pemberitaan yang salah, dan hak jawab bagi narasumber atau korban yang beritanya dimuat dalam pemberitaan, wajib melakukan Hak itu, bukan langsung lapor polisi dan penyidik itu harus paham undang-undang Pers, seharusnya penyidik mengarahkan korban untuk melakukan Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai Undang-Undang Pers no. 40 tahun 1999.” Tutupnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *