Walikota dan Wakil Walikota Madiun Beserta Kementrian PAN RB dan BKN Propinsi Sosialisasikan PP 11 Tahun 2017

Walikota dan Wakil Walikota Madiun Beserta Kementrian PAN RB dan BKN Propinsi Sosialisasikan PP 11 Tahun 2017

 

Sindikat Post, Madiun – Dalam acara sosialisasi peraturan pemerintah ( PP ) 11 tahun 2017 yang di adakan di gedung diklat jalan Duku 27/02/18 jam 08:30 wib 2018, acara yang di adakan oleh pemerintah kota Madiun  hadiri oleh Walikota Madiun Sugeng Resmianto, Wakil Walikota Armaya serta kepala OPD, Camat dan seluruh jajaran Pemkot Madiun.

Adapun nara sumber dari Kementrian PAN dan RB Bambang Wijanyanto dan BKN dari propinsi Slamet Triyono.

Plt. Sekda Rusdianto dalam sambutan mengatakan acara ini Terkait sosialisasi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2018 manejemen aturan aturan pemerintahan yang harus di jalankan sebagai Aparatur Sipil Negara ( ASN ).

Walikota Madiun Sugeng Resmianto mengatakan ke Awak Media sosialiaasi ini terkait  Aparatur Sipil Negara (ASN) di wajibkan mentaati aturan yang ada bekerja sesuai tupoksinya dan bekerja secara profesional dan proposional. Karena PP 11 2017 selain mengatur tentang admitrasi dan jabatan fungsional bagi ASN PP tersebut mengatur tentang pangkat dan jabatan.

“Pangkat merupakan kedudukan tingkat jabatan dan kesulitan seeta tanggung jawab kualifikasi pekerjaan yang di gunakan sebagai dasar pengkajian. Sebagai mana Pangkat yang di maksud daftar dalam peraturan pemerintah yang mengatur gaji, fasilitas bagi ASN”. Ujar Walikota Madiun.

Walikota menambahkan “Terkait ASN yang setiap tahunya seratus yang pensiun, Karena itu lewat Baperjakat mengirim surat ke mentrian PAN dan RB kan menambah sekitar 198 tenaga ASN baru. Anjuran dari Kementrian PAN dan RB untuk mengisi posisi yang kosong dan mengimbau kepada masyarakat kota madiun yang ingin mendaftar harapa membuka wesitb kementrian dan sesuai dengan kriteria yang ada”,

Senada juga di katakan Plt. BKD Haris Rahmanudin terkait PP 11 2017 mengatakan “Untuk penambahan ASN di kota Madiun sudah di kirim surat ke Kementrian PAN RB. Karena di sektor pendidikan dan medis sangat membutuhkan tenaga yang lebih. Pada intinya kita membutuhkan 2010 tenaga ASN, Karena terbentur oleh aturan dari Kementrian kita hanya hanya bisa mengkondisikan sekitar 198 ASN baru,” Ungkapnya. (adv) @Rik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *