Zaini “GIAD”: Puskesmas Harus Transparan Gunakan Dana Kapitasi JKN

Zaini “GIAD”: Puskesmas Harus Transparan Gunakan Dana Kapitasi JKN

Sindikat Post, Sumenep – Bercermin dari peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pemotongan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Puskesmas Pragaan Sumenep, Madura, Jawa Timur beberapa waktu lalu, Zaini Alum Sekretaris PAC LSM Gerakan Indonesia Anti Diskriminasi (GIAD) mengingatkan petinggi Puskesmas Gayam dan Puskesmas Nunggunung kepulauan Sapudi, Sumenep, Madura, Jawa timur agar transparan soal penggunaan dana kapitasi JKN.

Menurut Zaini, Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dimiliki oleh pemerintah daerah mulai mendapatkan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan. Penggunaan dan pengelolaan dana kapitasi ini diatur denganPeraturan Presiden (Perpres) No.32 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.19 Tahun 2014.

“Selama ini, Puskesmas sudah mendapatkan dana operasional dan dana kegiatan program dari APBD, dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang ditransfer langsung dari APBN serta DAK Kesehatan,” ungkap Zaini. Selasa (13/8/2019).

“Dana kapitasi merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan di muka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta JKN terdaftar, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, artinya Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dimiliki pemerintah daerah akan mendapatkan transfer dana segar pada awal bulan dengan hanya memperhitungkan pada jumlah kepesertaan JKN,” lanjut Zaini.

“Dana yang telah dikirimkan ke Puskesmas tersebut akan dimanfaatkan oleh Puskesmas untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan (minimum sebesar 60% dari total dana kapitasi yang diminta) dan sisanya digunakan untuk biaya operasional,” ujar zaini senior aktifis kepulaun Sapudi.

“Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sendiri akan dibayarkan pada tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan mempertimbangkan berbagai variabel, diantaranya jenis ketenagaan atau jabatan dan tingkat kehadiran. Variabel jenis ketenagaan adalah tenaga medis, non medis, perawat, apoteker dan sebagainya. Sedangkan kehadiran diberikan poin pada kehadiran dan akan dikurangi jika tidak hadir,” lanjutnya.

“Sementara itu, untuk biaya operasional, dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan obat yang tidak disediakan APBD, alat kesehatan, maupun kegiatan operasional kesehatan lainnya. Di antaranya adalah upaya kesehatan perorangan berupa promotif, preventif dan rehabilitasi lain, kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan, operasional puskesmas keliling, bahan cetak atau alat tulis kantor, sistem informasi dan administrasi keuangan, maka dengan kapitasi dana JKN tersebut, puskesmas tidak ada lagi alasan untuk tidak transparan,” Pungkas Zaini.@akhmadi

1,401 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!