Terdakwa TY: Naoki Wada Tidak Punya Legal Standing Sebagai Pelapor Mengatasnamakan PT.Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia

Terdakwa TY: Naoki Wada Tidak Punya Legal Standing Sebagai Pelapor Mengatasnamakan PT.Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia

Sindikat Post, Jakarta – Sidang lanjutan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan agenda pembelaan (pledoi) dengan terdakwa berinisial TY yang pada hari Kamis (8/8/2019) lalu ditunda karena TY belum siap untuk membacakan pledoinya, Pada hari Kamis (15/8/2019) mendatang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan Pledoi TY.

Kepada awak media pada hari Kamis (8/8/2019) lalu, TY mengungkapkan keanehan terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Moh. Januar Ferdian, SH. dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat yang dinilainya banyak kejanggalan, sehingga dirinya merasa agak bingung. Pertama, Jaksa sudah menuntut dua minggu lalu, namun ia belum mendapatkan berkas perkara secara lengkap.

“Saya itu sudah dituntut dua minggu yang lalu oleh JPU. Namun, hingga kini sudah mau pembelaan (pledoi) saya belum menerima berkas perkara secara lengkap, meskipun saya sudah meminta secara lisan berulang kali maupun secara tertulis. Sehingga Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk meng-copy berkas perkara secara lengkap untuk diberikan kepada saya.” katanya.

TY menambahkan, “Baru hari Rabu (7/8/2019) saya diberikan waktu oleh JPU untuk melihat dan mencocokan barang bukti (BB). Padahal, saya sudah minta sejak 4 bulan lalu, tapi baru saat ini dapat melihat barang bukti, sedangkan tuntutan telah dibacakan JPU dua minggu lalu.” Ungkap TY.

TY juga menyampaikan bahwa, saat melihat barang bukti yang ada pada JPU, yaitu surat invoice, surat jalan, surat laporan keuangan dan lain-lainnya, ternyata seluruhnya tidak ada satupun yang asli. Semuanya hanya foto copy saja, dan diakui oleh JPU bahwa memang yang diterima dari pihak penyidik seperti itu, artinya seluruhnya foto copy saja.

TY menegaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh JPU diduga fiktif dan diduga direkayasa, karena format surat-suratnya berbeda serta bukan merupakan format dokumen yang biasa digunakan kedua belah pihak perusahaan yang sebelumnya sering melakukan transaksi.

TY juga mengatakan, “Seandainya benar ada korbannya, tentu korbannya adalah perusahaan, sehingga pada saat pelapor Naoki Wada didengar kesaksiannya dalam persidangan dan mengaku sebagai Wakil Presiden Direktur PT Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia (MPFI), telah saya bantah, dengan cara memperlihatkan Akte Perusahaan, dimana pada Akta Perusahan sudah tidak ada nama Pelapor Naoki Wada, saya juga telah memperlihatkan Surat Pengunduran Diri pelapor Naoki Wada dari perusahaan, sehingga sesungguhnya pelapor Naoki Wada tidak dapat mewakili Perusahaan lagi.” Ungkap “TY”.

“Jadi apabila Pelapor Naoki Wada mengaku bahwa dia adalah seorang Direksi mohon agar dapat dibuktikan keabsahan pengakuan tersebut, namun apabila tidak terbukti atau tidak dapat menunjukkan bukti, maka kami harap Majelis Hakim dapat bersikap tegas dan adil untuk menuntut saksi pelapor tersebut telah memberikan keterangan palsu di persidangan, selanjutnya segera diproses secara hukum yang berlaku.” pungkasnya.

TY juga mengatakan, “Kejanggalan Kedua yaitu Surat Dakwaan JPU yang diberikan kepada Majelis Hakim (hard copy), lalu yang diberikan kepada Panitera Pengganti (soft copy) serta yang diberikan kepada saya (hard copy), dalam bentuk cetak (hard copy) ataupun soft copy terdapat 3 versi yang berbeda, hal ini jelas merupakan kejanggalan yang serius, contoh yang mudah diketahui adalah, tanggal surat dakwaan yang berbeda-beda, bahkan Surat Dakwaan yang diterima oleh saya tidak bernomor dan tidak bertanggal, lalu perbedaan yang signifikan adalah terdakwa-nya atas nama orang lain, bukan atas nama saya, kemudian nama orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan, berbeda dengan orang yang tercantum didalam Surat Tuntutan.”

Menurut TY, sesungguhnya ini merupakan fakta tentang ketidakcermatan yang fatal dari JPU dalam membuat Surat Tuntutan, TY mengatakan bahwa mungkin JPU terlalu letih dan terlalu lelah dengan ada banyak dokumen yang perlu dipersiapkan, atau mungkin ada tekanan-tekanan tertentu, untuk itu TY berharap agar Majelis Hakim dapat memperhatikan perihal perbedaan versi surat dakwaan ini dengan serius.

Berdasarkan hal tersebut diatas, TY meminta agar Majelis Hakim memberikan waktu untuk mencocokan Surat Tuntutan dari JPU yang ada pada Hakim dengan Surat Tuntutan Jaksa yang ada pada Terdakwa. “Kalau isi Surat Tuntutan berbeda seperti halnya Surat Dakwaan, maka bagaimana Terdakwa bisa melakukan pembelaan, Pembelaan Terdakwa jadi pepesan kosong nantinya apabila apa yang Terdakwa sanggah di tuntutan, ternyata hal tersebut tidak ada, atau berbeda dengan Surat Tuntutan yang ada di Hakim,” ungkapnya.

TY menegaskan pula, “Faktanya surat tuntutan yang diberikan oleh JPU kepada saya, tidak memiliki nomor halaman, keterangan-keterangan tidak diberi nomor (hanya menggunakan bulletpoint), dan isinya bukan merupakan keterangan Saksi yang disampaikan di dalam persidangan, melainkan JPU mengcopy & paste BAP saja.”

TY meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan JPU memperbaiki format Surat Tuntutan yang dibuat dan diberi nomor halaman, sehingga Terdakwa dapat memberi rujukan yang cermat, tepat, dan jelas dalam Surat Pembelaan yang akan dibacakan.” Ungkap TY.

Permintaan tersebut sempat dijawab oleh Hakim Ketua Saifudin Zuhri SH., M.Hum “Kita gunakan berkas yang ada di saya, PP nanti akan berikan surat Tuntutan JPU kepada saudara Terdakwa.”

Kejanggalan ketiga lanjut TY, “Bahwa didalam surat tuntutan JPU yang diterimanya, ternyata ada 4 (empat) nama-nama saksi meringankan (a de charge) yang sengaja dihilangkan. Padahal ke-empat saksi tersebut hadir dalam persidangan dan telah dimintai keterangannya dalam persidangan, lebih aneh lagi, yaitu didalam surat tuntutan JPU tersebut terdapat nama saksi fiktif, karena nama saksi tersebut tidak pernah hadir didalam persidangan, akan tetapi ada tertera didalam surat tuntutan JPU dan ditulis memberikan keterangan dalam persidangan.” Papar Terdakwa.

Jadi menurut TY, “Dari fakta yang ada sudah sangat jelas bahwa diriya tengah menghadapi kriminalisasi bahkan sempat ditahan. Hal itu diperkuat juga dengan bukti-bukti yang dipegang JPU dari pelapor semuanya bukan asli dan bukti-bukti patut dikesampingkan sejak penyidikan, karena selain dibuat secara sepihak, termasuk tanggal-tanggalnya dalam surat dakwaan banyak yang tidak bersesuaian.”

TY juga mengungkap bahwa Pelapor Naoki Wada yang melaporkannya ke penyidik tidak memiliki legal standing sebagai Pelapor. Sebab dia tidak memiliki surat kuasa dari perseroan maupun dewan direksi ataupun dewan komisaris. Tapi surat kuasa yang ada pada Penyidik, dibuat dan ditandatangani sendiri dengan mengatasnamakan perusahaan, sehingga legal standingnya saksi Pelapor Naoki Wada itu apa dan dari siapa?.

Lucunya lagi, pelapor diambil BAP nya oleh penyidik setelah pelapor dikeluarkan dari perusahaan. Jadi BAP pelapor seharusnya cacat hukum dan dengan demikian, batal demi hukum.

Untuk diketahui, Terdakwa TY oleh JPU didakwa melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP yang merugikan korban Naoki Wada yang mengaku sebagai Wakil Presiden Direktur PT Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia (MPFI), dengan jumlah kerugian sebesar Rp.1,2 miliar dan dituntut JPU dengan tuntutan penjara selama 2 tahun penjara. @red (hk)

1,084 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!