SK Ketua Umum PDIP Digugat Kadernya ke Pengadilan

SK Ketua Umum PDIP Digugat Kadernya ke Pengadilan

Sindikat Post, Madiun – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kota Madiun, Sopiyah Mangayu Hastutik sekaligus anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam Konferensi Pres menggugat Surat Keputusan (SK) ketua umum Partai PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri yang telah menandatangani surat pemberhentian dari angota partai sekaligus PAW (Pergantian Antar Waktu) dari Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun periode 2015-2020, Di Pengadilan Negeri Kota Madiun, Jumat 20/4/2018 jam 14:00 Wib.

“Surat pemberhentian yang ditanda tangani oleh Megawati Sukarno Putri di Jakarta 9/4/18 2018, Baru di terima saya  pada tanggal 15 april 2018, itu sebuah penzoliman terhadap saya atas perintah oknum DPC PDI perjuangan Kota Madiun. Pemecatan saya oleh partai tidak melalui mekanisme aturan yang ada, banyak aturan yang dilanggar seperti surat yang di layangkan tidak melalui Dewan Kehormatan (DK) DPP. Di duga surat langsung menuju ke kantor meja ketua umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri. Sehingga Ketua Umum PDIP perjuangan tidak tahu masalah yang sebenarnya lalu memutuskan secara sepihak serta  tidak pernah mengkofirmasi ke Dewan Kehormatan DPP,” ungkap Sopiyah Mangayu Hastuti yang akrab dipanggil Tutik ini.

Menurut Tutik dirinya melakukan upaya mencari keadilan DPP sampai ke Dewan Kehormatan (DK) Partai PDI Perjuangan oleh Supiyah Manghayu Hastuti dan disana ditemui oleh Mindo Sianipar. Tutik menceritakan kepada Mindo Sianipar tentang pemecatan darinya dari partai serta PAW sebagai angota DPRD Kota Madiun. Lalu Mindo Sianipar memanggil Staf dari DK untuk mengkroscek apakah ada laporan terkait masalah yang di hadapi mbak tutik ini. Ternyata Badan Kehormatan Kode Etik DPP PDI Perjuangan tidak pernah mendapatkan laporan maupun surat dari DPC PDI Perjuangan Kota Madiun.

Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun TM SH MH menyarankan Tutik untuk menulis surat keberatan atas pemecatan dan PAW dari angota DPRD Kota madiun serta Peninjauan Kembali (PK) tentang masalah ini, karena mekanisme pemecatan dan PAW harus melalui Badan Kehormatan dan Kode Etik, Sementara untuk masalah ini BK tidak tau apa – apa dan merasa di tinggal, Ungkap Tutik. @ rik

555 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!