Seminar dan Pelantikan Pengurus ABDESI DPC Manggarai, NTT

Seminar dan Pelantikan Pengurus ABDESI DPC Manggarai, NTT

Sindikat Post, Manggarai – Kegiatan Seminar sehari dan Pelantikan Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (ABDESI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Mangggarai, NTT yang dihadiri Kepala KPUD Manggarai Tomas Aquino Hartono dan seluruh Kepala Desa se-Kab. Manggarai bertema, “Peningkatan kualitas kerja aparatur pemerintah desa yang transparan, dan akuntabel menuju desa yang mandiri dan bermartabat” berlangsung di Aula Hotel Efata Ruteng, Manggarai. Selasa, (17/12/2019).

Mengingat Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang ikut dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020, maka perlu adanya kerja sama terutama dari pemerintah desa. Hal itu disampaikan Tomas.

“Tensi politik jelang pemilihan pemilihan Bupati dan wakil bupati Manggarai tentu cukup panas. Pilkada tahun 2015 bisa menjadi rujukan kita bersama, bagaimana polarisasi antara para pendukung sangat nampak, oleh karena itu sangat dibutuhkan peran dari pemerintah desa dalam menjaga Pemiluh berintegritas. Sehingga proses ini bisa berjalam dengan baik, terkait hal tersebut, secara kelembagaan, KPUD Manggarai berharap ada kerja sama yang baik dari pihak pemerintahan Desa,” ungkap Tomas.

Tomas juga menambahkan, “Jika ada Panwascam yang sudah berafiliasi dengan partai politik, mohon segera dilaporkan ke KPUD selaku penyelenggara. Terkait adanya perjudian harus kita berantas karena itu mempengaruhi demokrasi yang bermatabat,” ungkapnya.

“Pilihan politik boleh berbeda tapi dengan cara yang bermartabat. Komitmen bersama KPU, Polda NTT, Polres, dan sampai ke Polsek untuk menghentikan segala perjudian dalam bentuk apapun, terutama Tahun 2020 merupakan tahun politik pemilihan Kepala daerah Kabupaten Manggarai. Selama tahun politik tersebut banyak hal yang harus diantasipasi,” tambah Tomas.

“Judi dalam bentuk apapun akan dianggap sebagai biang kerusuhan politik. Berkaitan dengan sosialisasi dengan masyarakat, pesan kepada kades bahwa masalah apapun yang berkaitan dengan pilkada agar segera dilaporkan kepada pihak penyelenggara, ujar Tomas.

“Tahapan pemilu ada 2 yaitu tahap persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Untuk tahapan penyelenggaraan akan dimulai sejak bulan Januari 2019, melalui proses rekrutmen “Adhock” atau Panwas Pemilu, penyusunan data pemilih dan penyusunan daftar pemilih,” tambahnya.

“Untuk bulan Juli, KPU akan membuka syarat pencalonan Bupati/Wakil Bupati dari partai politik harus memenuhi 7 kursi di DPRD. Untuk tahapan kampanye, akan diadakan sesi debat antara pasangan calon. KPU akan melakukan FGD dengan melibatkan masyarakat guna menggalih data informasi kebutuhan masyarakat sebagai bahan rujukan dalam debat,” pungkasnya. @yosef

957 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!