Polda Jatim Bongkar Produsen & Jaringan Distribusi Merkuri Ilegal

Polda Jatim Bongkar Produsen & Jaringan Distribusi Merkuri Ilegal

Sindikat Post, Surabaya – Subdit IV/Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim membongkar jaringan bisnis produksi merkuri atau air raksa ilegal, di wilayah Krian, Sidoarjo, Sabtu (6/7/2019). Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti merkuri seberat 414 kilogram, dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

Menurut Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, para pelaku sudah memproduksi merkuri secara ilegal ini sejak 2006. “Pelaku menggunakan bahan campuran berupa sianida, biji besi dan batu sinabar Maluku, yang didapatkan secara ilegal untuk membuat cairan Merkuri atau air raksa ini,” ujar Yusep.

“Pengungkapan ini berdasarkan hasil cyber patroli kami. Karena produk merkuri ini dipasarkan melalui media sosial. Dijual dalam kemasan 1 kilogram seharga Rp1,5 juta per kemasan,” tambah Yusep, saat gelar ungkap kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di Polda Jatim, Selasa (13/8/2019).

Lebih lanjut Yusep menjelaskan, jika merkuri termasuk bahan berbahaya dan beracun. Yang bisa berdampak pada kerusakan alam dan organ manusia. “Untuk itu, bahan ini dilarang diproduksi di Indonesia. Jikapun ada industri yang membutuhkannya, baik untuk produk kesehatan atau kegiatan pertambangan, harus mengimpor dari luar negeri,” ungkapnya.

Biasanya merkuri menjadi salah satu bahan baku pendukung kegiatan pertambangan emas. Karena tambang emas lebih banyak di luar Jawa, bahan berbahaya ini paling banyak didistribusikan ke Kalimantan, Papua, dan NTT.

“Selain penjualan secara online, kami juga mendalami adanya penjualan secara offline. Apalagi dampak buruk merkuri tidak bisa dirasakan secara langsung oleh manusia. Karena siklusnya panjang pada manusia, yang diserang genetik,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, Agung Subagyo mengatakan, merkuri adalah bahan berbahaya yang tidak ramah lingkungan. Sehingga perizinan untuk penggunaan merkuri di Indonesia tidak akan diterbitkan. Kalau tidak ada izin, berarti sudah melanggar undang-undang yang berlaku.

“Merkuri ini termasuk tata niaga yang diatur. Karena bahan berbahaya, setiap perdagangannya harus punya izin. Kalau tidak punya, akan dikenakan sanksi Pasal 106 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Ancamannya bisa penjara 4 tahun denda Rp10 miliar,” ujar Agung.

Lima tersangka yang diamankan polisi, di antaranya Andri Wijaya (41) warga Surabaya, Ali Bandi (49) warga Waralohi, Ahmad Hidayat alias Agung Martin Hidayat (35) warga Sidoarjo, AS (50) warga Huku Sungai Selatan, dan MR (35) warga Banjarmasin.

“Selain Pasal Perdagangan, kelimanya juga akan dijerat Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara. Dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar, ” pungkas Yusep. @juju

648 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!