PN Surabaya Sosialisasikan PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang E-Litigasi

PN Surabaya Sosialisasikan PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang E-Litigasi

Sindikat Post, Surabaya – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memperingati HUT RI ke-74 dan HUT Mahkamah Agung ke-74 yang diperingati setiap tanggal 19 Agustus, dengan mengadakan acara perlombaan dan bakti sosial sekaligus mensosialisasikan bertanda dimulainya implementasi sistem peradilan elektronik (e-litigasi). Senin (19/8/2019).

Dalam mensosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi, PN Surabaya merujuk dari keterangan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., yang menjelaskan bahwa aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu.

Kehadiran e-litigasi adalah migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan diatas. Pertama, Dengan kehadiran e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama.

Hatta Ali juga mengungkapkan manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi.

Pertama, menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat.

Kedua, sistem ini menjembatani kendala geografis Indonesia.

Ketiga, biaya perkara bisa ditekan   karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik. Biaya yang dapat ditekan antara lain, biaya pemanggilan, kehadiran para pihak di persidangan, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

Keempat, sistem elektronik dapat meningkatkan kepercayaan publik/ masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Hatta Ali juga menjelaskan, dengan e-litigasi dapat membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim, dan aparatur peradilan. Hal itu dapat mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Dengan Alasan-alasan tersebut, Hatta Ali menyimpulkan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktek peradilan di negara maju.

Perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah.

Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada tahun 2020 barulah seluruh pengadilan di Indonesia diharapkan sudah menerapkan e-litigasi. @red

1,116 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!