Masyarakat Harus Tahu Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019

Masyarakat Harus Tahu Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019

Sindikat Post, Jakarta – Dikutip dari Akun Twitter Resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pemerintah Republik Indonesia, pada hari Jumat (14/6/2019) siang, ada hal penting yang harus diperhatikan dan diketahui masyarakat terkait Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

Sekolah SD dan SMP yang dilaksanakan Pemerintah Kab/Kota, maupun SMA oleh Pemerintah Provinsi, wajib menggunakan 3 jalur, yakni jalur Zonasi (paling sedikit 90%), jalur Prestasi (palinh banyak 5%), dan jalur Perpindahan Orang tua/Wali (paling banyak 5%).

Mendikbud dan Mendagri menerbitkan surat edaran kepada Kepala Daerah terkait implementasi PPDB 2019 yang wajib mengacu kepada Permendikbud No 51/2018. Aturan ini mendorong pelaksanaan PPDB yg nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) setempat dalam melakukan penetapan zonasi untuk PPDB 2019. Sekolah didorong lebih proaktif mendata calon siswa berdasarkan data sebaran anak usia sekolah di sekitar.

Sekolah wajib menerima peserta didik berusia 7 tahun dan tidak diperbolehkan melaksanakan seleksi baca tulis hitung untuk calon peserta didik SD pada PPDB 2019 agar menjamin semua bisa sekolah.

Nilai Ujian Nasional bukanlah syarat seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua/wali pada PPDB 2019 karena dapat membatasi hak setiap anak mendapatkan layanan dasar pendidikan.

Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB 2019 maupun perpindahan peserta didik. Sekolah juga dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam/buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Kebijakan zonasi menjadi pendekatan baru pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB 2019 saja, tetapi juga untuk memperbaiki capaian standar nasional pendidikan.

Selain kanal yang dikelola pemerintah daerah, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan/pengaduan pelanggaran PPDB 2019 melalui @OmbudsmanRI137. @red

680 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!