Kemendag Musnahkan Barang Impor Ilegal Senilai Rp8 Miliar

Kemendag Musnahkan Barang Impor Ilegal Senilai Rp8 Miliar

Sindikat Post, Surabaya – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaksanakan pemusnahan barang impor ilegal senilai Rp 8 miliar di Surabaya, Selasa (10/9/2019). Semua barang tersebut merupakan hasil temuan kegiatan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (post border) periode Januari-Agustus 2019.

Menurut Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Veri Anggrijono, sebanyak sembilan (9) kontainer berisi raket nyamuk, korek api, minyak ikan, luminer dan kertas kanvas tersebut, merupakan barang impor dari China.

“Pelanggaran yang dilakukan importir ini merupakan kelengkapan izin impor yang tidak sesuai ketentuan larangan dan pembatasan barang yang diimpor. Misalnya, surat persetujuan impor, nomor pendaftaran barang, dan laporan surveyor,” ujar Veri.

“Penindakan tegas ini bukan pertama kalinya kami lakukan. Hal yang sama, sebelumnya kami lakukan di Semarang. Padahal, selama ini kami sudah memberikan kemudahan pada para pelaku usaha, untuk melakukan kegiatan usahanya. Tapi kemudahan itu, justru diambil kesempatan oleh pelaku usaha nakal,” tambahnya.

Lebih lanjut Veri mengungkapkan, bahwa mekanisme pengawasan post border ini terdiri dari pemeriksaan kesesuaian antara izin impor milik pelaku usaha yang dikeluarkan Kemendag, dengan barang yang diimpor. Kegiatan ini dilakukan setelah barang keluar dari kawasan pabean, dengan tujuan mendorong percepatan usaha dan investasi di Indonesia.

“Mekanisme post border ini sebenarnya bertujuan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan importasi. Namun, sebagai konsekuensinya Kemendag akan memperketat pengawasan barang impor di luar pabean,” ujarnya.

Pemusnahan barang bukti diharapkan bisa memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan. Selain pemusnahan, Kemendag juga melakukan pemblokiran izin impor terhadap beberapa pelaku usaha yang melanggar aturan.

Dalam kegiatan ini, ada 6 importir asal Surabaya yang sudah diamankan. Mereka diperiksa secara komprehensif dan terancam jeratan UU Perlindungan Konsumen.

“Hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar siap menanti. Tidak ada kompromi bagi importir yang tidak taat, atau menyalahgunakan aturan,” pungkasnya. @juju

228 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!