Kafe Karaoke Santoso di Duga Tanpa Ijin, Satpol PP Surabaya Terkesan Tutup Mata

Sindikat Post, Surabaya – Dengan berjamurnya berdirinya Kafe Karaoke dewasa di Surabaya, perlu adanya pengawasan ketat oleh Pemkot Surabaya dan kepolisian terkait ijin pendirian  dan penjualan minuman berakohol.

Salah satu Cafe yang diduga tidak mempunyai ijin adalah Cafe Karaoke Santoso, Cafe yang berada  di perempatan jalan Kaliondo tepatnya dijalan Kenjeran nomor 4 Surabaya. Diduga tidak mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Hinder Ordonantie (HO) akan tetapi masih buka tanpa takut dirazia, Sabtu (31/3/2018).

Dari informasi dikumpulkan awak media Sindikat Post, Cafe Karaoke Santoso mempunyai Surat Keterangan penjualan Alkohol golongan A,  (SKPL-A) yang berlaku hingga bulan September 2018.

Perlu diketahui bersama, bahwa SKPL-A adalah surat menjual minuman berakohol, bukan surat ijin tempat Cafe dewasa atau Rumah Karaoke dewasa, semestinya kalau hanya mempunyai surat SKPL-A tanpa mempunyai ijin mendirikan kafe karaoke dewasa seharusnya cafe Santoso ditutup. Perlu tindakan tegas oleh Tim Tipiring Sat Sabhara Polrestabes Surabaya, Satpol-PP pusat Surabaya, dan Dinas Pariwisata, serta pihak-pihak terkait untuk menutup kafe Santoso yang meresahkan masyarakat ini.

Ada beberapa kejanggalan dari berdirinya kafe Santoso, bagaimana mungkin SKPL-A  yang diterbitkan Kementerian perdagangan sebagai  ijin penjualan bir dipunyai kafe Santoso padahal diduga kuat kafe Santoso tidak mempunyai ijin TDUP, perlunya penyelidikan dari pihak kepolisian terkait asal muasal bisa dikeluarkannya ijin SKPL-A yang dipegang kafe Santoso.

Sesuai peraturan pemerintah (Perda) Kota Surabaya untuk setiap kafe karaoke harus mengurus Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dan syarat untuk mengurus TDUP antara lain, fotocopy Akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya apabila pemohon badan usaha, fotocopy Draft SKRK atau Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) berupa gambar zoning dan syarat-syaratnya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, fotocopy Keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan atau perubahannya apabila pemohon berbentuk badan hukum, fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotocopy Surat Keputusan Kepala Daerah Kota Surabaya tentang bangunan cagar budaya, fotocopy Tanda Lunas PBB/SPPT/STTS tahun terakhir, Dokumen Lingkungan, fotocopy Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Restoran, fotokopi Sertifikat golongan kelas usaha Restoran dengan Talam Kencana atau Talam Selaka bagi bar yang diselenggarakan bersama dengan usaha restoran, fotocopy Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata diskotik bagi apabila usaha bar yang diselenggarakan bersama dengan usaha diskotik, Fotocopy Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata kelab malam bagi bar yang diselenggarakan bersama dengan usaha kelab malam, fotocopy Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata pub/rumah musik bagi usaha bar yang diselenggarakan bersama dengan usaha pub atau rumah musik, fotocopy bukti pelunasan pembayaran sanksi denda administratif apabila usaha pariwisata terkena sanksi denda administrati, fotocopy dokumen Amdal, fotocopy dokumen SPPL atau UKL-UPL, Fotocopygambar layout kawasan/Lapangan/Taman, Gambar Arsitektur IMB, Gambar ME/Utilitas, Gambar Struktur dan Gambar denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan Gambar situasi (site plan) dengan skala 1 : 1.000 sesuai IMB, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Laporan Penyelidikan Tanah, Laporan Perhitungan Struktur Bangunan, Persetujuan/Rekomendasi UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Persetujuan Perencanaan Pengaturan/Andal Lalu Lintas  yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Rekomendasi Sistem Drainase Persil yang dimaksud yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Pematusan, Rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (bila status IPT), Sertifikat/bukti penguasaan tanah dan atau bangunan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, surat Keterangan mengenai tempat/lokasi yang diajukan dengan diketahui oleh Lurah dan Camat (untuk status kepemilikan tanah selain SHM, HGB & IPT), Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan usaha Pariwisata sesuai dengan Ketentuan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Dari beberapa persyaratan tersebut, melihat lokasi cafe karaoke Santoso menguatkan dugaan bahwa cafe Karaoke Santoso tidak mempunyai ijin sangatlah mendasar.

Dari pantauan awak media, Satpol PP kota Surabaya sering merazia Pedagang Kaki Lima (PKL), banyak PKL yang digusur, tapi kejanggalan terlihat banyak cafe karaoke tidak mempunyai ijin seakan dibiarkan bahkan diduga dipelihara, seperti kafe karaoke Santoso yang diduga kuat tidak mempunyai ijin, semestinya Satpol PP berani menutup Kafe Karaoke yang berdiri tanpa ijin seperti beraninya Satpol PP Pemkot Surabaya menggusur PKL. @ds

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *