Fisip UWKS Gelar Dialog Terbuka Menyongsong Pilkada Serentak Jatim 2020

Fisip UWKS Gelar Dialog Terbuka Menyongsong Pilkada Serentak Jatim 2020

Ket: Dr. Agus Doni Wibianto, M.Hum. (kiri), Prof. Cand. Dr. Drs. Irtanto, M.Si. (tengah), M. Ikhsan Tualeka. S.IP., M.IK. (kanan)

 

Sindikat Post, Surabaya – Fakultas Fisip Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) gelar Kuliah Tamu dan Kerjasama “Dialog Terbuka Alumni dan Mahasiswa Fisip UWKS Dalam Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur”. Selasa (17/12/2019).

Acara yang diadakan di Hall Fisip UWKS jalan Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya mengahdirkan 3 Nara sumber yakni Prof. Cand. Dr. Drs. Irtanto, M.Si., peneliti Balitbang Prov Jatim, Dr. Agus Doni Wibianto, M.Hum., anggota DPRD prov Jatim 2020-2024, M. Ikhsan Tualeka. S.IP., M.IK., CEO IndoEast Network.

Ket: Prof.Cand.Dr.drs. Irtanto, M.Si. (kiri), Soenarko, S.Sos (tengah), Ikhsan Tualeka. S.IP., M.IP. (kanan)

Dalam dialog dipimpin moderator Galang Geraldy, S.IP., M.IP., membahas terkait pemilihan kepala daerah serentak, bagaimana dibutuhkan demokrasi sebenarnya agar pemilih dapat memberikan kontribusi hak suarasebagai keterwakilan aspirasi masyarakat.

Dikesempatan itu, Agus Doni memaparkan kontrak politik antara calon kepala daerah dengan pemilihnya. “Bagaimana calon kepala daerah harus bisa merangkul masyarakat secara luas dengan cara kontrak politik, mulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan kabupaten/kota. Dan suatu ketika ketika terpilih itu merupakan sebagai janji yang harus di kerjakan,” ungkap Agus.

Prof Irtanto yang menjadi salah satu nara sumber menjelaskan, pemilihan langsung perlu dikaji ulang sistem pemilihannya.

“Pemilihan kepala daerah yang demokratis yang luar biasa mahal ongkos dari segi biaya operasional, tentunya harus perlu di kaji ulang dalam sistem pemilihan tersebut, agar tidak berdampak ke korupsi,” ungkapnya.

Ikhsan Tualeka, dalam dialog itu menuturkan bahwa dirinya menyoroti demokrasi di Indonesia harus Civil Sociaty.

“Perlu disosialisasikan makna Civil Society dari demokrasi, yang harus kepala daerah memberikan bayak kepentingan terhadap pembagunan, demia kesejahteraan masyrakat daerah itu sendiri, agar tidak terjadi imigran karena di daerahnya tidak bayak kerjaan,” ungkap CEO Indo East Nertwork dan juga Direktur Maluku Crisis Center, serta eksekutif Produser Film Salawaku dalam acara bergengsi Asian Future di Tokyo Internasional Film Festival (TIFF) ke-29, di Tokyo, Jepang.

Seusai Acara, Sekjen SWI, Soenarko S.Sos yang mengikuti dialog menuturkan bahwa, “Demokrasi dalam Pilkada serentak di Indonesia harus benar-benar dijaga, masyarakat sebagai pemilih harus diberi pengertian dan pemahaman terkait program yang di bawa calon pimimpin, dan dijaga tidak ada intervensi dalam menentukan calon pimpinannya,” ujar Soenarko yang juga menempuh pendidikan S2 di Fakultas Hukum UWKS ini. @soni

1,278 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!