Karyono SH, Menentang Keras Eksekusi Pembongkaran Bangunan oleh Satpol PP Surabaya

Karyono SH, Menentang Keras Eksekusi Pembongkaran Bangunan oleh Satpol PP Surabaya

Sindikat Post, Surabaya – Dengan alasan untuk menormalisasi saluran air dan mengembalikan fungsi jalan, Satpol PP kota Surabaya melakukan pembongkaran 9 bangunan yang dihuni 10 kepala keluarga dijalan Kalimas Barat, Kemudi dan Layar ditentang keras oleh  Karyono SH, kuasa hukum dari warga yang rumahnya dibongkar, Kamis (19/4/2018)

Dalam pelaksaan eksekusi, Satpol PP Surabaya mengerahkan alat berat begho, serta didukung  ratusan Linmas dan aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Ket : Karyono SH (kiri) kuasa hukum dari warga yang digusur

Ditengah eksekusi pembongkaran, Karyono SH menentang akan pembongkaran tersebut, Karyono mengatakan surat peringatan terakhir yang diterima warga telah digugat di pengadilan Tata usaha Negara (PTUN).

“Sudah ada gugatan PTUN dari surat terakhir (ketiga) Pemkot Surabaya ke warga, tetapi Satpol PP masih tetap melakukan eksekusi, berarti satpol PP sudah melawan hukum dan kami akan melakukan tuntutan hukum, karena Pemkot Surabaya mengabaikan proses hukum.” Tutur Karyono.

Ket : Surat Gugatan PTUN yang sudah diregister

Perlu diketahui, dari penuturan Karyono SH selaku kuasa hukum dari warga kepada wartawan Sindikat Post, diketahui bahwa warga sudah menepati rumah dari tahun 1963. “Dulu warga adalah karyawan Sampoerna, makanya dikasih tempat disampingnya gudang, warga selalu bayar PBB dan mempunyai KTP dan KSK beralamat disana, pada tahun 2015 gudang dijual kepada SJ, dan kemudian dia mengusir warga karena mau pergunakan lahan itu, dan pada tahun 2015 melalui Satpol PP, rumah warga hendak digusur tetapi digugat oleh kuasa hukum warga waktu itu, sehingga tidak jadi penggusurannya (dipending)”. Ujar Karyono melalui pesan seluler.

Lanjut Karyono, “Pada tahun 2018 warga dikirim surat penggusuran dari satpol PP Surabaya, Surat pemberitahuan pertama dikirim tanggal 5 April 2018, Surat kedua dikirim tanggal 17 April 2018, tanggal 18 April 2018  surat ketiga diterima warga, dan saya gugat surat pemberitahuan yang kedua, dan surat pemberitahuan ketiga pada tanggal 18 April 2018 di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan telah diregister oleh PTUN.”

“Pemkot Surabaya melalui Satpol PP telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan akan kita laporkan juga di Ombusdman.” Pungkas Karyono SH. @ds

 

 

780 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!