Desa Silimakuta Libatkan Perempuan Dalam Padat Karya Tunai

Desa Silimakuta Libatkan Perempuan Dalam Padat Karya Tunai

Sindikat Post, Sumatera Utara – Berita terakhir dari Aljiner Berutu, Kepala Desa Silimakuta yang sampai pada Haryono Suyono, Ketua Tim Pakar Menteri Desa PDTT mengabarkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di desanya, bagi kaum wanita dianggap vital dan strategis. Menurutnya, jabatan Sekretaris Desa Silimakuta dipegang seorang perempuan, dan satu-satunya sekretaris desa berjenis kelamin perempuan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, di wilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kabupaten Pak-Pak Barat, Sumatera Utara. Desa ini merupakan pusat ekonomi di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dan memiliki peran strategis. Rabu (26/12/2018).

Di desa ini terdapat pasar tradisional (onan-sebutan dalam bahasa Pakpak) yang merupakan pusat ekonomi desa. Selain itu, jumlah penduduk Desa Silimakuta paling banyak dari 4 (empat) desa yang lain. Sebelum pemekaran desa-desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Desa Silimakuta termasuk desa induk. Sebelumnya, desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Salak, Kabupaten Dairi. Selama empat tahun program Dana Desa (DD) telah memberi dampak positif bagi masyarakat, khususnya pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masarakat.

Sebelum adanya program Dana Desa, kaum perempuan sangat terbatas partisipasinya dalam pembangunan, bahkan cenderung tidak peduli terhadap program di desanya. Setelah adanya Dana Desa, Pemerintah Desa Silimakuta berupaya melibatkan perempuan dalam pembangunan desa. Mereka diajak mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga memberikan program yang dihasilkan lebih brmanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Pada tahun 2018, pemerintah memprioritaskan pemanfaatan dana desa untuk mengatasi kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Atas arahan Presiden Joko Widodo, 4 kementerian yaitu Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu dan Kemendes PDTT menetapkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan bersama tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014. Dalam keputusan tersebut ditetapkan pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) di desa dalam penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa.

Menindak lanjuti kebijakan itu, Pemerintah Desa Silimakuta melaksanakan PKT dengan melibatkan semua pihak, termasuk kaum perempuan. Dalam program pembangunan desa, komponen upah langsung sebesar 30% dari nilai pagu kegiatan. Karena itu, Pemerintah Desa Silimakuta menguatamakan pelibatan kaum perempuan. Bahkan, pelibatan 100% kaum perempuan dalam Program PKT hanya dilakukan di desa ini. Berkah kebijakan ini dirasakan masyarakat Desa Silimakuta. PKT mampu membuka lapangan kerja, tidak hanya bagi tenaga kerja pria, ternyata kaum perempuan juga banyak yang ikut bekerja untuk pekerjaan yang sesuai. @ref (hs)

192 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!