Dispendukcapil Kab.Sumenep Perlu Keluarkan Kebijakan Bagi Masyarakat Kepulauan

Dispendukcapil Kab.Sumenep Perlu Keluarkan Kebijakan Bagi Masyarakat Kepulauan

Sindikat post, Sumenep – Semenjak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab.Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengeluarkan Aturan pertanggal 6 Agustus 2019, yang mengharuskan masyarakat dalam kepengurusan identitas ke Disdukcapil harus datang sendiri tidak boleh diwakilkan. Peraturan ini sangatlah memberatkan masyarakat Sumenep, mengingat geografis Kab.Sumenep adalah wilayah kepulauan.

Aturan ini terkesan tidak berpihak kepada masyarakat kepulauan dan sangat merugikan, dan butuh kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Sumenep untuk lancarnya birokrasi antar pulau tanpa merepotkan masyarakat kepulauan yang jauh melakukan perjalanan laut dalam waktu sampai belasan jam, dan harus nginap/ bermalam beberapa hari di Sumenep.

Dengan keadaan begitu, membuat para Aktivis Kepulauan menuntut kebijakan Bupati untuk tidak menyengsarakan masyarakat kepulauan, seperti apa yang telah disampaikan Saiful Anang Aktivis kepulauan Gili Raje kepada media ini.

Ket : Aktivis Saiful Anang

“Seharusnya aturan Dukcapil ini dikaji, dan ada kebijakan bagi masyarakat pulau. Mereka jauh-jauh dari pulau, perjalanan laut belasan jam bagi masyarakat Sapudi, Raas, Masalembu dan Kangean Sapekan. Dan apesnya lagi, sampai di Dukcapil ada kekurangan berkas, mereka tidak ngerti karena SDM nya. Kasihan mereka kan,” ungkap Saiful Anang. Jum’at (6/9/2019).

Masih Saiful, “Terus, selain waktu, tenaga, dan pikiran. Berapa besar biaya yang dikeluarkan masyarakat pulau, dan bagi mereka SDM nya yang tak mumpuni, jelas butuh pendampingan. Ada biaya lagi keluar untuk transport dan Tip bagi yang mendampingi.”

“Tempo hari saya bantu saudara Sudahnan masyarakat Desa Lombang Kec.Gili Genting, anaknya tidak punya NIK, dan harus bolak – balik ke Sumenep karena kurangnya persyaratan, dan tidak ada kebijakan sama sekali,” tambahnya.

“Oleh karena itu, saya harap Bupati perhatikan kami masyarakat pulau. Rasakan kesengsaraan kami yang hidup dipulau, karena aturan yang mengikat ini, membuat masyarakat pulau putus asa harus bolak balik karena pelayanan yang tanpa kebijakan untuk masyarakat pulau,” pungkas Saiful. @akh.

321 kali dilihat, 12 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!