Atasi Dampak Sosial Ekonomi Akibat Covid-19, Gubernur Khofifah Siapkan Format Perlindungan Sosial

Atasi Dampak Sosial Ekonomi Akibat Covid-19, Gubernur Khofifah Siapkan Format Perlindungan Sosial

Sindikat Post, Surabaya – Untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat wabah Virus Corona (Covid-19), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat mengambil beberapa langkah, diantaranya format program Social Safety Net atau Perlindungan Sosial.

Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Selasa (24/03/2020). Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan program Social Safety Net pada Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) dan disetujui oleh Menteri Keuangan.

Menurutnya, nilai dana untuk program tersebut sekitar 257 Milyar. Dana tersebut diperoleh dari dana bagi hasil cukai tembakau yang tahun lalu dikembalikan karena tidak terserap untuk tambahan BPJS.

“Ini yang kami sampaikan agar kami mendapatkan excepsi atau perkecualian dengan memberikan ruang bagi kementerian keuangan untuk bisa kita masukkan kerangka fiskal Social Safety Net,” tambahnya.

Format Social Safety Neyt tersebut akan dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Format tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Cash Forward atau dana bantuan usaha bagi untuk pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) khususnya di sekitar sekolah yang libur atau pondok pesantren.

“Kemarin kita sudah memulai dengsn Cash Forward ini, tadi pak wagub juga menyampaikan bahwa kita akan menyisir titik-tik yang terdampak, jualan-jualan makanan yang dekat sekolah, dan pondok pesantren itu kalau disisir relatif lebih mudah,” ujarnya.

Selain itu pihaknya akan membantu program yang dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat dalam membantu dampak dari Covid-19 yaitu dalam keterkaitan dengan dunia perbankan, KUR dan UMKM. Pemprov Jatim akan melakukan koordinasi internal dengan Bank Indonesia, OJK dan pelaku perbankan di Jawa Timur semua agar bisa seiring dengan kebijakan pemerintah pusat. @red (mad/jal)

726 kali dilihat, 9 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!